JAKARTA – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Siregar menyatakan bahwa salah satu strategi untuk mewujudkan Indonesia merdeka adalah memastikan tata kelola ekonomi sesuai dengan konstitusi.
Sebab kata Henry, sejak era orde baru hingga sampai dengan akhir kepemimpinan Presiden ke 7 Joko Widodo, kondisi ekonomi Indonesia lebih mengarah kepada neokolonialisme dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga membuat situasi nasional cukup terpuruk.
“Semuanya membuat ekonomi Indonesia terjebak dalam ekonomi neokolonialisme dan imperialisme,” kata Henry dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Senin (18/8/2025).
Di sisi lain, tekanan luar negeri khususnya terkait tarif Trump yang dianggapnya sangat tidak adil bagi Indonesia membuat Henry berpikir bahwa salah satu tonggak utama menjaga ekonomi nasional adalah dengan produksi pangan sendiri.
Ia meminta agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menjabat harus benar-benar bisa memastikan pangan yang dikelola oleh petani, berbasis benih lokal, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan korporasi besar.
“Harus dibangun prinsip-prinsip kedaulatan pangan,” ujarnya.
Dengan kedaulatan dan ketahanan pangan yang baik, Henry pun percaya bahwa program unggulan Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditopang dengan ketersediaan bahan pangan yang memadahi.
“Apabila program MBG ini tidak ditopang dengan produksi pangan oleh petani melalui koperasi petani, maka pangan yang disalurkan dalam program ini hanya akan berasal dari korporasi-korporasi besar, bahkan dalam bentuk ultra proceed food yang tidak bisa dibilang bergizi,” tuturnya.
Selain itu, Henry juga meminta agar Presiden Prabowo selalu mampu memastikan bahwa koperasi desa merah putih (Kopdes Merah Putih) yang telah diluncurkan pada tanggal 21 Juli 2025 lalu tidak hanya sekadar alat distribusi produk BUMN.
Karena sejatinya koperasi haruslah tumbuh bukan hanya sebagai penyalur, tapi benar-benar mengurus produksi pangan, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga memperkuat posisi tawar petani sebagai produsen pangan.
“Jika hanya berfungsi sebagai penyalur produk-produk BUMN, maka tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan ekonomi petani Indonesia,” tegasnya.
Aspek hulu juga menjadi perhatian Henry dalam memastikan pemerintah Indonesia menjalankan sistem ekonomi yang Pancasilais dan konstitusional, yakni penertiban kawasan hutan (PKH).
