JAKARTA – Kasus beras oplosan yang melibatkan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Daerah Khsus Jakarta terus bergulir. Pemprov Jakarta meminta seluruh beras oplosan ditarik dari pasaran.
Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyesalkan beras oplosan yang beredar di pasar telah merugikan dan telah dikonsumsi masyarakat.
Kekesalan Gubernur Pramono semakin parah, karena beras oplosan itu justru sebagian dari Food Station. Ia pun meminta agar beras-beras oplosan itu ditarik dari pasar.
“Kalau bisa ditarik (beras oplosannya). Saya minta untuk ditarik. Tapi, ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).
Pramono menekankan agar semua pihak belajar dari kasus beras oplosan ini, untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD Jakarta.
Selain itu, Pramono juga meminta seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.
“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka, akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” kata Pramono.
Meski sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov DKI memastikan, layanan distribusi pangan untuk masyarakat tetap berjalan normal.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta akan memprioritaskan agar distribusi pangan melalui Food Station tidak terganggu.
“Asprekeu (Asisten Perekonomian dan Keuangan Jakarta), kepala BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sedang intens melakukan pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Station agar tidak terganggu,” tutup Chico.
