JAKARTA – Politikus senior Ramadhan Pohan menyuarakan harapan besar terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sistem hukum di Indonesia. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, tegas terhadap koruptor, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Salah satu hal yang disorot adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang belakangan ini mendapat dukungan penuh dari Prabowo untuk bisa segera diketok palu di parlemen.
Ramadhan menilai, RUU tersebut merupakan terobosan yang sangat baik dalam upaya pencegahan korupsi, yang selama ini menjadi batu sandungan bagi Indonesia untuk melangkah menjadi negara maju.
“Undang-Undang Perampasan Aset bagus, bagus banget dong. Memiskinkan koruptor, itu juga bagus itu, harus itu,” ujarnya kepada Holopis.com saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/7).
Menurut mantan politisi Partai Demokrat itu, hukuman yang dijatuhkan terhadap para koruptor kerap kali tidak proporsional. Masih banyak vonis tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan kerah putih tersebut.
“Coba bisa bayangkan nggak, kerugian negara sekian triliun. Hukuman dua tahun, tiga tahun, ya kan? Ngemplang utang sampai belasan triliun, bangkrut, dikasih dua triliun,” keluhnya.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, lanjut Ramadhan, rakyat berharap hukum tak lagi tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sebab ia melihat Prabowo memiliki visi besar untuk membangun Indonesia yang adil dan bebas dari ketimpangan, termasuk dalam sektor hukum.
“Kita percaya Pak Prabowo bisa melakukannya. Sebenarnya udah ada kok di kepala Pak Prabowo. Yang bisa kita katakan sebagai rakyat, kita dukung full,” ujar mantan anggota DPR itu.
“Kita ingin peraturan yang benar-benar bisa durable, bisa dijalankan. Bukan peraturan yang sekadar indah dalam kata-kata, tapi ditinggalkan dalam pelaksanaan. Kita nggak ingin seperti itu,” tandasnya.
Ramadhan menekankan, saat ini bukan waktunya lagi memelihara ketakutan terhadap kritik jika kebijakan sudah benar. Ia pun meminta agar pemerintah fokus pada kepentingan rakyat Indonesia, tanpa terbebani hal-hal yang sifatnya tidak esensial.
“Kalau udah benar, orang nggak akan ada kritikan. Perhatikan aja 290 juta rakyat. Itu aja diperhatikan, yang lain-lain nggak usah menjadi perhitungan,” pungkasnya.
