JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp52,01 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Usulan ini mencakup pagu awal sebesar Rp47,13 triliun dan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun.
“Usulan Pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp52,01 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, dikutip Holopis.com, Senin (14/7).
Wamenkeu menyampaikan bahwa pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan berbagai program strategis di bidang fiskal dan pengelolaan keuangan negara, termasuk transformasi kelembagaan, penguatan pelayanan publik, serta efisiensi belanja negara.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, merespons positif usulan anggaran Kemenkeu meski tetap menekankan pentingnya efisiensi dan disiplin anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Pusatnya yang punya uang masih kurang. Tetapi kita memahami bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi seperti yang digariskan Presiden Prabowo bahwa kita harus efisien dalam penggunaan anggaran,” tegas Misbakhun.
Rincian Alokasi Anggaran Kemenkeu TA 2026
Kemenkeu memaparkan alokasi anggaran yang terdiri atas beberapa direktorat strategis, yakni:
- Kebijakan Fiskal: Rp90,03 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1,997 triliun
- Pengelolaan Belanja Negara: Rp274,4 miliar
- Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp294,3 miliar
- Dukungan Manajemen dan Umum: Rp49,62 triliun
Selain itu, anggaran untuk Badan Layanan Umum (BLU) juga dialokasikan sebesar Rp10,38 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
- LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan): Rp3,93 triliun
- Pusat Investasi Pemerintah (PIP): Rp95,64 miliar
- Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN): Rp163,47 miliar
- Politeknik Keuangan Negara STAN: Rp15,03 miliar
- BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup): Rp69,60 miliar
- BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan): Rp6,06 triliun
- LDKPI (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional): Rp43,01 miliar
