HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah mencapai kesepakatan untuk segera menetapkan solusi jangka pendek atas sengketa wilayah Ambalat.
Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6).
Prabowo menegaskan, meski penyelesaian hukum masih dalam proses, kedua negara memutuskan untuk segera memulai kerja sama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan melalui mekanisme joint development.
BACA JUGA
- Trisula Program Prioritas Prabowo jadi ‘Jurus’ Mengentaskan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan
- Yusril Tarik Ucapannya Perihal Gibran Bakal Ngantor di Papua
- Yusril Bilang Presiden Prabowo Perintahkan Gibran Ngantor di Papua, Ini Tujuannya
- Prabowo Bakal Entaskan Kemiskinan Lewat Peluncuran 3 Program Utama
- Malaysia Lagi-Lagi Bikin Ulah, Klaim Pacu Jalur yang Lagi Viral di Seluruh Dunia
“Kita sepakat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Contohnya adalah wilayah Ambalat, sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development. Apa pun potensi yang ditemukan di wilayah laut tersebut, akan kita eksploitasi bersama secara adil,” ujar Prabowo, dikutip Holopis.com, Jakarta (27/6).
Ia menambahkan bahwa prioritas utama dalam kerja sama ini adalah kepentingan rakyat dan bangsa kedua negara. Oleh karena itu, kerja sama yang praktis dan langsung berdampak menjadi pilihan strategis ketimbang menunggu penyelesaian hukum yang belum tentu cepat.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya solidaritas internasional dalam mendorong perdamaian global, terutama dalam menyikapi berbagai konflik dunia yang masih berlangsung.
“Pada tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran-Israel, serta situasi terkini di Palestina. Kita tetap mendorong penyelesaian damai dari semua pihak dan menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran,” ucapnya.
“Kita berharap proses ini dapat terus berlanjut menuju perdamaian,” imbuh Prabowo.
Senada dengan Presiden Prabowo, PM Anwar Ibrahim juga menyampaikan dukungannya atas kerja sama konkret yang dapat segera direalisasikan di kawasan Ambalat. Menurutnya, penantian penyelesaian hukum bisa berlangsung sangat lama, sehingga langkah pragmatis menjadi solusi paling realistis saat ini.
“Tidak ada halangan untuk segera melaksanakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disebut tadi, yaitu joint development authority, misalnya di kawasan Ambalat. Sebab, jika kita menunggu penyelesaian hukum, bisa jadi memakan waktu hingga dua dekade lagi,” ujar Anwar.
“Lebih baik kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperoleh hasil nyata, demi kepentingan rakyat di kawasan perbatasan,” tegasnya.
