JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam meredam berbagai risiko global yang kian kompleks.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, bahwa kebijakan fiskal pada 2026 akan diarahkan untuk merespons gejolak eksternal sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (20/5).
“Pemerintah dengan berbagai instrumen, berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5 persen,” ujar Menkeu, dikutip Holopis.com.
Ia menambahkan, perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi, serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan oleh pemerintah.
“Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat akan terus dilakukan,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Menkeu menyoroti pergeseran global dari era kerja sama multilateral menuju fragmentasi dan proteksionisme.
“Globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarnegara di semua segi,” tegasnya.
Kondisi ini menciptakan gangguan rantai pasok, menimbulkan aliran modal keluar, dan mendorong kenaikan tekanan inflasi serta suku bunga global.
Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah menargetkan defisit fiskal 2026 pada kisaran 2,48 – 2,53 persen terhadap PDB, dengan proyeksi pendapatan negara antara 11,71 – 12,22 persen dari PDB.
Sementara itu, belanja negara dipatok pada kisaran 14,19 – 14,75 persen dari PDB dengan fokus pada efisiensi dan keberlanjutan program strategis.
“Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tegas Sri Mulyani.
