HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan, bahwa oraganisasinya itu telah sepakat menerima izin usaha pertambangan (IUP) atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.
Namun ia menuturkan, bahwa pihaknya sampai saat ini belum mengetahui di mana lokasi izin tambang yang diperolehnya, serta jenis tambang apa yang akan dikelolanya.
Meski begitu, ia berharap organisasi yang dipimpinnya bersama Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir itu bisa mengelola tambang batubara.
“Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (tambang) batubara. Jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang,” ucap Mu’ti dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (28/7).
Mu’ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2024.
“Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan, bahwa keputusan pihaknya menerima izin tambang sedianya telah melalui pertimbangan yang panjang.
Sebab Muhammadiyah, kata dia, pada dasarnya ingin agar usaha tambang ini dapat memenuhi seluruh aspek yang ada, baik itu aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Haedar mengatakan, organisasinya menyadari betul bahwa usaha tambang maupun usaha-usaha lain selalu ada potensi konflik. Sehingga, semua aspek itu pun dikaji sampai pada kesimpulan menerima izin tersebut.
Muhammadiyah pun, ungkapnya, menghargai kebijakan pemerintah untuk menjadikan tambang sebagai satu usaha yang bisa dikelola organisasi kemasyarakatan yang ada di Tanah Air, termasuk Muhammadiyah.
“Bahwa usaha tambang ini menjadi usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan,” kata dia.
Dia menyebut, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya.
Pun dalam mengelola izin tambang, kata dia, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.
“Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.
Haedar mengakui selama ini Muhammadiyah tak memiliki track record pengelolaan tambang. Namun menurut dia, ada banyak kader Muhammadiyah yang sudah berpengalaman dalam mengelola pertambangan.
“Kita tidak perlu ragu untuk belajar, ada banyak kader bergerak di tambang, banyak praktisi tambang,” kata dia.
