DPR Harap Pemerintah Tahan Dulu Harga BBM Subsidi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena nilai tukar rupiah yang masih di atas Rp16.000 per dolar AS.

Dia berharap, pelemahan nilai tukar mata uang Garuda itu tidak menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar subsidi.

“Pemerintah jangan cari kesempatan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Karena indikator objektif lain dalam pembentukan harga jual BBM bersubsidi masih positif,” ujarnya, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (30/6).

Sebaliknya, pemerintah diminta fokus mencari solusi pelemahan nilai tukar rupiah tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat kecil.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, masih banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas APBN tanpa menaikan harga jual BBM bersubsidi.

“Jangan mentang-mentang nilai tukar rupiah anjlok, maka langsung terpikir untuk menaikan harga BBM bersubsidi,” tutur Mulyanto.

Adapun saat ini, tren harga minyak mentah dunia cukup stabil di kisaran harga USD81 per barel. Padahal di awal Oktober 2023 mencapai USD90 per barel.

Sementara itu, asumsi makro ICP (Indonesian Crude Oil Price) 2024 sebesar USD82 per barel. Dengan demikian, katanya, harga minyak dunia masih di bawah asumsi makro ICP.

Kebijakan menaikkan harga BBM justru akan menyebabkan kenaikan inflasi sehingga akan memperburuk membuat kondisi ekonomi Indonesia.

“Kami maklumi bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dapat mempengaruhi harga jual BBM bersubsidi. Tapi jangan mentang-mentang nilai tukar rupiah anjlok, maka langsung terpikir untuk menaikan harga BBM bersubsidi,” kata dia.

Temukan kami juga di Google News
  • Baca Juga

BI Catat Uang Beredar Tumbuh Jadi Rp 9.026,2 Triliun di Juni 2024

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp 9.026,2 triliun pada Juni 2024.

Jokowi Kesel Luhut Wacanakan Pembatasan BBM Subsidi : Belum Ada Pemikiran!

Presiden Jokowi (Joko Widodo) membantah keras pernyataan dari Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan untuk pembatasan BBM Subsidi pada Agustus mendatang.

Soal Wacana Pembatasan BBM Subsidi, Begini Kata Stafsus BUMN

Pemerintah disebut-sebut bakal menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar Subsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Faisal Basri Sebut Pemerintah Bakal Kewalahan Tahan Harga BBM Subsidi

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut pemerintah nantinya tidak akan mampu lagi membendung harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dan dolar AS. 

Luhut Bilang Beli BBM Subsidi Bakal Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu

BERITA TERBARU

BNPB Tetapkan 30 Daerah di Jateng Siaga Kekeringan dan Karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan sebanyak 30 daerah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebagai daerah yang berstatus siaga bencana kekeringan.