BerandaNewsEkobizPembelian Gas Melon dengan Data KTP Penting Demi Keadilan Akses Energi Rakyat

Pembelian Gas Melon dengan Data KTP Penting Demi Keadilan Akses Energi Rakyat

"Maka dengan penggunaan teknologi digital, data by name by address bisa digunakan untuk melihat angka konsumtif masyarakat, menghemat anggaran, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan adil," ujarnya.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat kebijakan sekaligus Dewan Pembina PP KMR (Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika), Iwan Bento Wijaya memberikan respons atas diberlakukannya KTP sebagai syarat pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg).

Yang mana aturan tersebut diberlakukan sejak 1 Juni 2024 lalu oleh PT Pertamina (Persero) dengan dalih sebagai upaya penyaluran gas elpiji melon tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

Menurut Iwan, kebijakam tersebut sudah efektif sebagai upaya pemerintah dalam memberlakukan kebijakan gas elpiji bersubsidi tepat sasaran dengan memanfaatkan basis data penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat sesuai dengan harapannya. Sehingga terjadi keakuratan dan ketepatan.

“(Pembelian LPG subsidi tanpa data) Tidak hanya membahayakan masyarakat, namun juga tidak memberikan keadilan terhadap akses energi,” kata Iwan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Validasi Data Wujudkan Kesejahteraan dan Keteraturan Subsidi LPG Tepat Sasaran” yang diselenggarakan di aula Universitas Paramadina pada Jumat (21/6) seperti dikutip Holopis.com.

Penerbit Iklan Google Adsense

Selain menjadi portal data base, sambungnya, penggunaan teknologi digital dapat menjadi salah satu mekanisme pengawasan. Sehingga mencegah terjadinya kegiatan ilegal dan melawan hukum dengan melakukan pengoplosan elpiji subsidi kepada elpiji nonsubsidi.

“Maka dengan penggunaan teknologi digital, data by name by address bisa digunakan untuk melihat angka konsumtif masyarakat, menghemat anggaran, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan adil,” ujarnya.

Kegiatan FGD ini diselenggarakan berkat kerja sama antara Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR) bersama Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Asosiasi Warteg Kharisma Bahari Dasuki, menberikan testimoni tentang penggunaan gas elpiji subsidi di warung-warungnya.

Ia menyampaikan bahwa  selama ini ia jarang sekali mengalami hambatan dalam mendapatkan gas elpiji bersubsidi. 

Bahkan dirinya juga menyebutkan dalam seminggu bisa menghabiskan rata-rata dua tabung gas elpiji bersubsidi. 

“Kalau kita melihatnya ya sangat butuh untuk subsidi gas melon itu, dan semua ini sudah merata di warteg-warteg,” ujarnya.

Lantas, akademisi sekaligus ekonom Indonesia, Handi Risza Idris menjelaskan tentang pentingnya subsidi bagi ekonomi masyarakat. 

Dalam paparannya, program pengelolaan subsidi bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha (UMKM) dan masyarakat. 

Menurutnya, ada beberapa tantangan yang dihadapi hari ini terkait dengan gas elpiji bersubsidi, salah satunya ialah inclusion dan exclusion error, situasi di mana kelompok yang seharusnya menerima namun tidak menerima, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut terjadi lantaran mekanisme subsidi yang didistribusikan masih secara terbuka.

“Berdasarkan dari TNP2K, ternyata masyarakat yang berhak menerima subsidi itu hanya 22% (12,5 juta) dari perkiraan 32% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah, 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan juga tidak menerima subsidi, 760 penyandang disabilitas yang tidak mampu juga tidak menerima subsidi, dan sebanyak 4,06 juta kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia) juga tidak menerima,” ungkap Handi.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

5 Peluang Usaha Menjanjikan di Masa Depan, Berani Coba?

Di era digital yang penuh dengan perubahan dan kemajuan teknologi, peluang usaha baru terus bermunculan bagaikan jamur di musim hujan.

Sri Mulyani : Tanpa Pajak, Indonesia Tak Mungkin Jadi Negara Maju

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting terkait peran pajak bagi keberlangsungan bangsa dan negara.

Pemerintah Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat

Pemerintah telah resmi membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat. Kabar pembentukan satgas tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Luhut Bongkar Biang Kerok Harga Tiket Pesawat Mahal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap penyebab mahalnya tiket pesawat di Indonesia yang selama ini banyak dikeluhkan publik.

Waduh! Ada Camilan Anak Ilegal Asal China, Pemerintah Diminta Segera Ambil Tindakan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas, menyusul adanya temuan kasus peredaran camilan anak asal China ilegal beberapa waktu terakhir.

Sri Mulyani Pamer Penerimaan Pajak RI Naik Signifikan : Tahun 1983 Hanya Rp 13 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memamerkan capaian penerimaan pajak Indonesia yang terus mengalami kenaikan dari masa ke masa. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat memberikan sambutan di acara Spectaxcular, Minggu (14/7).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS