HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi mengungkapkan kondisi aplikasi pemerintahan pada saat ini sudah berlebihan dan malah menjadi tumpang tindih satu sama lain.
Jokowi pun menganggap, pembuatan aplikasi yang jumlahnya saat ini sudah mencapai 27 ribu aplikasi sebenarnya hanya demi keuntungan pribadi semata.
“Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (27/5).
“Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Jokowi pun mendorong agar setiap instansi segera melakukan integrasi data dengan aplikasi baru yang akan dimanfaatkan untuk semua kebutuhan di Indonesia.
“Saya titip setiap kementerian/lembaga dan pemda harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoprobabilitas data,” ujarnya.
Jokowi juga menegaskan, jangan sampai lagi ada rasa egosentris antar lembaga dalam sinkronisasi data hingga akhirnya menyebabkan gangguan di birokrasi.
“Tidak boleh ada lagi alasan ini itu karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalo kita masih egosentris kita pelihara. Tinggal praktek-praktek lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandasnya.
Oleh karena itu, Jokowi pun menegaskan, sudah saatnya Indonesia segera hijrah dan menggunakan satu aplikasi yang berpusat kepada semua kebutuhan masyarakat.
“Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi engak apa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dinulai dulu,” pungkasnya.
