HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut aksi pemerasan tidak hanya dialami oleh pihak kontraktor dari kalangan swasta, namun juga ada di kalangan pemerintahan.
Tak tanggung-tanggung, calon wakil presiden nomor urut 3 itu pun mengklaim aksi pemerasan itu justru dilakukan oleh sesama instansi pemerintah.
“Pemerintah sendiri saling peras Pak, apalagi cuman kontraktor. Saya dapat laporan seorang Wali Kota, Bupati, itu setiap menjalani program sudah didatangi oleh aparat penegak hukum akan diperiksa padahal aturannya kalau proyeknya selesai baru diperiksa,” kata Mahfud dalam keterangannya pada Senin (29/1) seperti dikutip Holopis.com.
Mahfud MD pun mengatakan, bahwa dirinya memang berani untuk mengatakan adanya tindakan pemerasan tersebut. Namun, tidak diketahui tindak lanjut yang telah dilakukannya atas adanya temuan seperti itu.
Pasalnya, langkah tegas justru hanya dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengumpulkan para pejabat negara terkait laporan dugaan pemerasan tersebut di Sentul, Bogor.
“Bukan hanya swasta, kontraktor seperti Bapak, antar pegawai pemerintah juga saling peras. Makanya banyak yang ditangkap. Pak Mahfud, anda bohong. Berani nggak anda katakan? berani,” klaimnya.
“Kemarin Pak Jokowi itu mengumpulkan orang di Sentul, para pejabat mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Bupati, Gubernur berkumpul di sana,” sambungnya.
Pertemuan itu dilakukan karena banyaknya laporan adanya intimidasi dari aparat hukum terhadap sesama instansi pemerintahan. Kemudian, dipaparkan semua permasalahan itu sehingga dapat ditindaklanjuti bersama.
“Kenapa pertemuan itu diadakan? Karena ada laporan seperti itu. ‘Pak kami ini, sedang ngerjakan proyek diperiksa, sesudah selesai dengan jaksa datang polisinya, sesudah datang polisinya datang BPK, semua mau meriksa, padahal ini belum selesai’ kan tidak boleh. Ini, Pak, harus ditertibkan, sehingga pada waktu itu makanya saya katakan ini, pada waktu itu karena saya hadir dan saya tahu kenapa Pak Jokowi mengundang para jaksa, para polisi, bupati, gubernur, diberi tahu jangan suka menggigit,” jelasnya.
Mantan hakim konstitusi itu pun mengatakan, sebenarnya dirinya telah mengusulkan pemecatan seluruh pegawai lama dalam pemerintahan untuk mengatasi praktik pemerasan.
Namun, ternyata usul itu dilakukan justru pada saat kepemimpinan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, berakhir.
