HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan kritikan pedas kepada Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengakomodir kelompok 212 melalui Ijtima Ulama.
Menurutnya, dukungan politik hasil Ijtima Ulama itu bisa dikategorikan sebagai politisasi identitas. Sebab kata dia, politik identitas atau politisasi identitas adalah segala upaya politik yang mengandalkan aspek primordialisme dalam penggalangan dukungan politik praktis, apalagi jika ada unsur pemaksaan dan dikontomi yang bisa memecah belah.
“Cak Imin katakan itu bukan politik identitas, saya tegaskan justru politik identitas, bahkan cenderung politisasi identitas tertentu. Sebab memaksakan ulama mereka lebih ulama ketimbang ulama lain hanya karena mendukung Anies, ini kan konyol,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Rabu (27/12).
Ia mengingatkan kepada Cak Imin, agar tidak mengindahkan cara-cara politik Anies yang dinilainya sedang melakukan copy paste cara-cara politik primordialisme seperti yang dilakukan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu.
“Cak Imin kalau pakai cara Anies, jelas mencederai dia sebagai keluarga NU. Warga Nahdlyyin tidak ingin apa yang dilakukan Anies di 2017 dilakukan. Makanya Cak Imin jangan lakukan itu,” tuturnya.
Di sisi lain, ulama asal Malang Raya itu berharap Cak Imin bisa menjalankan politik kebangsaan tanpa merusak tatanan sosial dan persatuan di tengah kebhinnekaan. Sebab menurutnya, luka yang dihasilkan akibat politisasi identitas terlalu dalam dan tidak mudah disembuhkan.
“Polarisasi itu bahkan terasa sampai sekarang kok. Faktanya ada yang pakai istilah sekolam, cebong kampret dan sebagainya. Ini fakta residu yang dihasilkan di Pilkada 2017. Jangan diulangi lagi,” pungkasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Cak Imin menyatakan sudah menandatangani pakta integritas yang diajukan Ijtima Ulama 212 yang dipimpin oleh tiga ormas, yakno GPNF Ulama, PA 212 dan FPI.
Menurut Cak Imin, politik yang disepakati antara pihaknya dengan Ijtima Ulama bukan bagian dari politisasi identitas.
“Ah tidak (politik identitas), itu normatif banget. Itu aja (pakta intergitas) kita telusuri satu per satu,” kata Cak Imin di Semarang, Senin (25/12) kemarin.