HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa wacana pilkada yang hendak diubah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi keterwakilan lewat DPRD kurang masuk akal.
Hal ini ia singgung terkait dengan alasan wacana perubahan sistem tersebut oleh sejumlah petinggi partai politik. Yakni demi menekan biaya pemilu, dan mencegah politik uang.
Menurut Habib Syakur, alasan tersebut terkesan mengada-ada dan tidak sesuai tujuan awal. Sebab potensi transaksi uang tetap akan ada sekalipun Pemilu dilakukan secara keterwakilan melalui voting di DPRD.
“Saya kira tidak menjawab masalah utama. Pilkada lewat DPRD hanya menggeser transaksi politik dari yang biasa dilakukan kepada rakyat jadi ke pejabat dan elite parpol,” kata Habib Syakur, Rabu (31/12/2025).
Ia menilai bahwa pemindahan Pilkada Langsung menjadi Pilkada Tidak Langsung tidak akan membuat masalah utama teratasi, yakni money politic dan beban tinggi ongkos politik. Jika memang ingin memperbaiki, ia sarankan agar negara mencari alternatif lain yang lebih solutif.
“Ada berbagai cara bisa dilakukan, seperti pemilu dibiayai negara, sehingga ongkos politik tidak menjadi beban berat peserta pemilu. Atau ada cara lain yang lebih solutif lagi,” ujarnya.
Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD pun cenderung tidak transparan, karena hanya akan bergulir di lingkaran anggota dewan, rakyat tidak memiliki keterlibatan langsung dengan sosok yang akan memimpin mereka 5 tahunan.
“Rakyat seperti beli kucing di dalam karung, saya kira itu bukan demokrasi kerakyatan yang menjadi arah masa depan kualitas demokrasi kita, menurut saya,” ucapnya.
Bahkan kata dia, Pilkada lewat DPRD juga akan sekadar menjadi paket hemat bagi seseorang yang ingin maju menjadi calon Kepala Daerah. Sebab biasanya uang mereka bagikan ke masyarakat, kini bisa sangat berpotensi menjadi sekadar setoran ke elite.
“Sulit untuk menjadikan Pemilu transparan, karena kan berada di dalam ruangan yang kedap, dan sekarang jadi ajang Pemilu paket hemat,” ketus Habib Syakur.
Lebih lanjut, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengatakan bahwa meributkan Pilkada saat ini cenderung tidak tepat. Di mana ada persoalan kebencanaan yang membutuhkan uluran tangan an fokus besar dari negara, yakni bencana alam di Sumatera; baik Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, maupun Provinsi Sumatera Barat.
Sebab sampai dengan saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak jelas nasibnya karena bantuan tidak merata, hingga masih banyak orang tertimbun di alam lumpur akibat banjir bandang yang melanda.
“Toh masih lama juga kan. Apa nggak sebaiknya pemerintah fokus pada persoalan Sumatera itu ketimbang ribut soal politik electoral,” tandas Habib Syakur.
