HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pernyataan capres Ganjar Pranowo baru-baru ini mengejutkan banyak pihak. Saat ditanya oleh seorang panelis pada acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar, Sabtu (18/11) kemarin, Ganjar menyebut bahwa penegakan hukum di era pemerintahan saat ini mengalami penurunan.
Bahkan ia berani memberi nilai 5 yang berarti cukup rendah. Ganjar menganggap banyaknya intervensi hingga rekayasa kasus saat ini yang mendorongnya memberi rapor merah tersebut.
“Pernyataan Ganjar ini cukup lucu dan kontradiktif,” ujar aktivis 98 Sulaiman Haikal dalam keterangannya kepada Holopis.com, Minggu (19/11).
Sebab dalam formasi Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi, ranah hukum justru dipegang oleh kader atau afilian PDIP.
Haikal menyebut jabatan Menkumham dipegang oleh kader PDIP Yasonna Laoly. Kemudian Jaksa Agung yakni ST Burhanuddin bisa dikatakan memiliki hubungan erat dengan elite PDIP karena notabane adalah adik kandung TB Hasanuddin.
“Lalu, ini yang paling lucu, jabatan Menko Polhukam yang mengoordinir kementerian bidang hukum, juga dijabat oleh cawapresnya Ganjar sendiri yaitu Mahfud MD,” terangnya.
Disadari atau tidak, Haikal mengatakan bahwa tuduhan Ganjar mengenai rekayasa dan intervensi kasus hukum, lalu parsialitas dalam penegakan hukum, akan membuat publik bisa menyerang balik pihaknya.
“Ini jelas-jelas sedang memblejeti kelemahan dan keburukan team Ganjar sendiri dan PDIP. Publik jadi bisa bertanya-tanya, wajah penegakan hukum seperti apa yang dijanjikan Ganjar jika teamnya sendiri ia nilai penuh skandal dan rakayasa,” ujar Haikal yang memimpin organisasi mahasiswa PIJAR Indonesia saat reformasi 1998.
Lebih lanjut, Haikal pun tak lupa memberi penilaian akan lemahnya team materi kampanye Ganjar yang membuatnya senantiasa melakukan blunder. Seharusnya Ganjar difeeding data akurat dan tidak kontradiktif.
“Kalau sudah begini kan bikin malu saja. Bak pendekar mabuk, alih-alih hendak memukul, malah jatuh tersungkur,” pungkasnya.
