HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di kantor DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (17/1) kemarin.
Penggeledahan itu diketahui berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku legowo dan mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah itu dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Sebagai warga negara dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya selalu siap mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK,” kata Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (18/1).
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu pun meyakini, KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum tentu tidak asal dalam melakukan penyidikan, termasuk saat melakukan penggeledahan.
“KPK sebagai lembaga antirasuah pasti telah memiliki bukti-bukti permulaan sehingga melalukan penyidikan tadi malam,” kata Prasetyo.
Dia memastikan, bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
Sebagaimana diketahui, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1) kemarin malam.
Terdapat 6 ruang kerja yang menjadi sasaran tim penyidik, dimana salah satunya yakni ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
“Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf Komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, kata Ali, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga alat bukti elektronik kasus tersebut.
“Tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ (Sarana Jaya) di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulogebang,” tutur Ali.
