JAKARTA, HOLOPIS.COM – Rencana pemerintah terkait pencabutan subsidi gas LPG 3 kg dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite serta solar di tengah daya beli masyarakat sedang rendah diperkirakan bakal menimbulkan masalah baru, yakni meningkatnya angka kemiskinan.
Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, masyarakat saat ini sangat tergantung pada subsidi yang diberikan pemerintah untuk meningkat daya beli. Karena, faktanya 20 juta lebih masyarakat Indonesia masih menganggur dan ekonomi belum stabil.
Berdasarkan alasan itu, Jamiluddin menilai, rencana kebijakan pemerintah itu tidak sepatutnya dilakukan di saat daya beli masyarakat sangat rendah. Kebijakan itu justru semakin membuat masyarakat tak berdaya. Akibatnya tingkat kemiskinan akan semakin bertambah.
“Kalau ini terjadi, maka janji Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan semakin sulit terwujud,” tukas Jamiluddin Ritonga, Jumat (29/4).
Apabila pemerintah tetap ngotot menerapkan kebijakan tersebut, Jamiluddin meyakini, masyarakat akan melabeli pemerintah saat ini gagal dalam mengentaskan kemiskinan yang meningkat tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
“Jokowi akan dinilai gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu hal ini menjadi catatan sejarah Presiden Jokowi tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
“Padahal presiden sebelumnya masih banyak memberi subsidi untuk meringankan beban hidup rakyatnya,” pungkasnya.
