JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS), Eko Pratama menilai bahwa memang ada persoalan serius dalam tata kelola minyak goreng di Indonesia dewasa ini.
Apalagi dengan kelangkaan minyak goreng hingga mahalnya harga eceran saat ini membuat dugaan kuat persoalannya sudah sangat kompleks.
“Ini jelas langkah yang keliru, problem dari pada sengkarut minyak goreng hari ini bukan hanya di hilir tapi juga di hulunya,” kata Eko kepada Holopis, Jumat (18/3).
Kemudian, Eko juga menyampaikan rasa kecewanya atas kebijakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng.
Dikatakan Eko, saat ini banyak dari produsen crude palm oil (CPO) yang lebih memilih mengekspor bahan baku minyak goreng, karena memang harga CPO Dunia sedang tinggi.
“Nah, kalau harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut, ya pengusaha makin merdeka dong,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eko pun menilai bahwa sejauh ini Menteri Lutfi dianggap cukup buruk dalam menjalankan roda pemerintahannya, khususnya dalam membantu Presiden Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat Indonesia.
“Berbagai paket kebijakan sudah di luncurkan sejak awal tahun 2022 oleh Kemendag, tapi tak ada satupun yang dapat memberikan solusi konkret atas persoalan ini,” tandasnya.
Eko juga menilai bahwa Menteri Perdagangan terlalu ekslusif menjalankan kementerian ini. Seharusnya dalam keadaan genting seperti ini ia mampu menjemput bola, meningkatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga lainnya.
