Selasa, 25 Juni 2024
BerandaNewsPengadilan Dianggap Jadi Pemutus Konflik Internal Partai Demokrat

Pengadilan Dianggap Jadi Pemutus Konflik Internal Partai Demokrat

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum, Habib Muannas Alaidid menilai bahwa konflik internal hingga memunculkan dualisme kepemimpinan bukan kali ini terjadi, bahkan di beberapa era sebelumnya pun sudah pernah ada.
Jika memang ada perselisihan khususnya yang tengah dialami oleh Partai Demokrat, sebaiknya bisa dituntaskan di meja hijau saja.
“Banyak parpol lain juga menghadapi konflik dualisme internal, biarkan pengadilan yang tentukan sah dan tidaknya kepengurusan,” kata Muannas, Sabtu (6/3/2021).
Praktisi hukum tersebut menilai, bahwa apapun yang nantinya menjadi keputusan majelis hakim perlu dihormati oleh kedua belah pihak.
“Semua pihak harus menerima apapun keputusan hukum nanti dengan lapang dada,” imbuhnya.
Selain itu, Muannas Alaidid juga mengingatkan kepada pemerintah agar tidak melanggar batas wilayah, yakni masuk ke rumah tangga partai politik tertentu. Ia khawatir, nantinya pemerintah justru dianggap melakukan intervensi.
“Dualisme internal bukan hal baru dan semua berujung di pengadilan, pemerintah tidak boleh intervensi tentukan sah dan tidaknya salah satu kubu, tunggu sampai ada putusan pengadilan berkekuatan tetap,” tutur Muannas. [RED]

Temukan kami juga di Google News
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono
BERITA LAINNYA

Firli Bahuri Sebut SYL Bohong soal Terima Rp1,3 Miliar

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri meradang dengan tuduhan Syahrul Yasin Limpo mengenai adanya penyerahan uang sebesar Rp 1,3 miliar.

Yasonna Loly Ngaku Takut Ngumpetin Harun Masiku

Menkumham Yasonna H Laoly mengklaim dirinya tidak terlibat dalam upaya pelarian kader PDIP Harun Masiku.

Tindaklanjuti Putusan PT Jakarta, Gazalba Saleh Kembali Dijebloskan KPK ke Bui ? 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang membatalkan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang membebaskan Gazalba Saleh.

KPK Minta 3 Orang Dicegah Keluar Negeri Gegara Terseret Kasus Korupsi APD di Kemenkes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Ketiga pihak yang dicegah terdiri dari ; seorang orang dokter dan dua pihak swasta.

Hotman Sebut Banyak Masyarakat Khawatir Data Perbankan Kena Dampak Ransomware PDNS

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengaku mendapatkan pertanyaan banyak dari masyarakat pasca insiden Pusat Data Nasional Sementara yang diserang oleh peretas...

SYL Pastikan Firli Bahuri Terima Duit Rp1,3 M

Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar.

HOLOPIS FEEDS