Pemeriksaan yang dilakukan DPR nantinya akan menjadi penting jika benar-benar digelar. Yang perlu diuji bukan hanya persoalan dokumen pendidikan menengah, tetapi juga dasar penerbitan dokumen penyetaraan, bukti pendidikan tinggi, proses verifikasi KPU, serta penerapan aturan pencalonan.
Pada akhirnya, kekuatan wacana pemakzulan akan sangat bergantung pada bukti dan dasar hukum yang dapat diuji, bukan semata-mata kerasnya tuntutan politik.
Persyaratan jabatan Wakil Presiden memang harus ditegakkan. Namun, jika pemberhentian hendak ditempuh, alasan tersebut juga harus dibuktikan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
