Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini Kemenko PMK Muhadjir Effendy yang mewacanakan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada korban judi online (judol).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan tidak ada anggaran untuk keperluan bantuan sosial alias bansos bagi para korban judi online dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menko PMK Muhadjir Effendy menganggap ada kesalahan persepsi terkait dengan pernyataannya bahwa korban judi online bisa dimasukan dalam daftar penerima bantuan sosial.
Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat serius untuk melakukan pemberantasan kegiatan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal.