Menurutnya, jabatan Kapolri memiliki kewenangan langsung terhadap institusi kepolisian, sementara KSP memiliki fungsi koordinasi kebijakan di lingkungan Istana.
“Tongkat komando kepolisian berpindah tangan. Sementara Listyo Sigit tetap berada dalam lingkar pemerintahan melalui posisi KSP,” ujarnya.
Pergantian Kapolri Dinilai Mengandung Pesan Politik
Edy juga menyoroti proses pergantian Kapolri yang berlangsung cepat. Mulai dari pengiriman Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI, uji kelayakan dan kepatutan, hingga pelantikan dilakukan dalam waktu singkat.
Menurut Edy, kecepatan tersebut menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk segera memastikan perubahan kepemimpinan di tubuh Polri.
Ia menyebut, dalam dinamika politik, proses cepat dapat menjadi cara untuk menghindari tarik-menarik kepentingan yang berpotensi muncul ketika pergantian pejabat strategis berlangsung terlalu lama.
Suyudi Jadi Wajah Baru Polri
Edy menyebut sosok Suyudi Ario Seto memiliki latar belakang berbeda karena tumbuh dari jalur reserse dan penegakan hukum.
Sebelum ditunjuk menjadi Kapolri, Suyudi pernah menduduki sejumlah jabatan penting, seperti Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Menurut Edy, pergantian Kapolri biasanya akan diikuti dengan penataan sejumlah posisi strategis di internal Polri.
“Pergantian pucuk pimpinan di tubuh kepolisian hampir selalu membawa perubahan lanjutan, karena garis komando dan struktur organisasi akan menyesuaikan kepemimpinan baru,” ujarnya.
Peta Politik Baru di Era Prabowo
Lebih lanjut, Edy menilai pergantian dua figur tersebut menjadi tanda bahwa pemerintahan Prabowo mulai membangun karakter kepemimpinannya sendiri.
