Keempat, Iqbal juga mempertanyakan apakah Kemenperin ketika menyajikan data serapan tenaga kerja sebesar 303 ribu orang tersebut menggunakan definisi BPS, yang mendefinisikan orang yang bekerja adalah orang yang bekerja 1 jam selama satu Minggu. Bila definisi ini yang dipakai, maka data Kemenperin itu bias.
Kemudian yang kelima, fakta di lapangan melalui media televisi atau media sosial sangat jelas terlihat, pelaksanaan “job fair” di seluruh Indonesia seringkali terjadi kericuhan dan membludak orang yang mencari kerja melalui “job fair” tersebut, diperkirakan serapan tenaga kerja melalui “job fair” tersebut kurang dari lima persen dari total pencari kerja.
“Misal job fair di Bekasi dan Cianjur, menjelaskan fenomena susahnya orang mencari kerja dan tidak ada serapan tenaga kerja yang sesuai dengan data yang disajikan oleh Kemenperin RI,” tutur Iqbal.
Keenam, memang ada industri sepatu dari investor luar negeri (Taiwan, Korea, dan China), yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Bahkan satu perusahaan bisa menyerap ribuan buruh tetapi mereka melakukan secara bertahap dalam beberapa tahun untuk menyerap tenaga kerjanya. Bukan langsung satu semester terjadi penyerapan tenaga kerja besar-besaran karena industri sepatu tersebut perlu membangun pabrik yang baru dan investasi mesin mesin yang baru secara bertahap dalam tiga sampai lima tahun ke depan
“Oleh karena itu, buruh menuntut pemerintah untuk menyajikan data tentang lapangan kerja dan secara terbuka (transparan), terukur (accountable), dan tidak bias yang membuat seolah-olah negeri ini lapangan kerja terbuka luas dengan mudahhya. Padahal kondisi di lapangan berbeda jauh dari harapan,” ucapnya.
Terakhir, Said Iqbal menyampaikan bahwa Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja dengan tegas menolak data Kemenperin RI yang patut diduga “asal bapak senan dan politis”. Bahkan
“dalam bulan Juli ini, sudah ada PHK di PT MKI Tegal sebenayak 600 orang dan rencana PHK 200 orang di PT Kirio bekasi, dan PT Sinarup Jaya Utama di Kabupaten Bogor yang melakukan 87 orang, yang kesemuanya hak-hak buruhnya belum dibayarkan,” pungkas Said Iqbal.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meyakini pertumbuhan industri pengolahan nonmigas (manufaktur) pada triwulan II tahun 2025 sebesar 5,6 persen secara tahunan (year on year) sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Bahkan disampaikan oleh Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, tren ini mencerminkan optimisme dan ketahanan pelaku industri nasional di tengah tekanan global dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan China.
Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.
Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303 ribu orang. Oleh sebab itu, ia optimistis pertumbuhan dan kontribusi industri manufaktur masih bisa lebih tinggi lagi jika kebijakan pro industri diberlakukan.
