HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana Mendikdasmen Abdul Mu’ti soal siswa tak otomatis naik kelas mulai 2027 menuai beragam komentar netizen, dari nasib anak inklusi hingga kurikulum.
Wacana siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 memicu perdebatan di media sosial.
Sejumlah netizen mempertanyakan standar penilaian, nasib siswa inklusi, hingga kemungkinan kebijakan tersebut berdampak terhadap akreditasi sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka peluang penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas sebagai upaya mendorong kesungguhan siswa dalam belajar.
Namun, kebijakan tersebut belum menjadi keputusan final.
Kemendikdasmen masih memerlukan kajian akademik dan masukan para pakar pendidikan sebelum menentukan penerapannya.
Abdul Mu’ti mengungkapkan, usulan pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas datang dari sejumlah pihak, termasuk Yanto dan rekan-rekannya di Dewan Pendidikan.
“Terkait peningkatan mutu, kami mendapatkan masukan, termasuk masukan dari Pak Yanto dan kawan-kawan di Dewan Pendidikan supaya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi,” kata Abdul Mu’ti, dikutip dari kanal YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, Sabtu (10/10/2026).
Ia menyatakan, Kemendikdasmen siap menindaklanjuti usulan tersebut apabila disetujui dan menjadi bagian dari rekomendasi konvensi.
Jika disepakati, kebijakan itu berpeluang diterapkan mulai tahun ajaran 2027.
Menurut Abdul Mu’ti, sistem kenaikan kelas otomatis berisiko membuat sebagian siswa kurang termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
“Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS, rajin malas sama saja,” tuturnya.
Meski demikian, pemerintah masih perlu mengkaji mekanisme pelaksanaan agar kebijakan tersebut memiliki indikator yang jelas dan tidak merugikan siswa.
