Ia menambahkan, publik tentu menunggu hasil dari proses penegakan hukum yang mampu mengungkap secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum.
Namun demikian, Hendardi mengingatkan pentingnya proses hukum yang objektif dan tidak mengedepankan tuduhan tanpa dasar.
Jika terdapat kelompok tertentu yang terbukti terlibat dalam suatu tindakan pelanggaran hukum, maka hal tersebut harus diungkap berdasarkan bukti. Sebaliknya, tidak boleh ada pihak yang dikambinghitamkan apabila tidak ditemukan bukti keterlibatan.
Melalui pendekatan profesional dan proporsional tersebut, Hendardi berharap Polri terus memperkuat perannya sebagai institusi yang menjaga keamanan sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.
Baginya, kehadiran aparat dalam mengawal aksi penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik.
“Negara harus hadir melindungi rakyat,” pungkas Hendardi.
