Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi juga menyampaikan, bahwa Indikator Politik Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak lembaga survei yang tergabung di dalam asosiasi PERSEPI, yakni Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia.
Semua anggota PERSEPI wajib mengikuti kode etik asosiasi agar tetap bisa dijadikan rujukan oleh masyarakat. Namun jika ada yang melakukan pelanggaran, maka ancamannya adalah pemecatan, karena dianggap data yang disajikan tidak kredibel dan tidak ilmiah lagi.
Hal ini yang pernah dialami oleh dua lembaga survei lainnya yang akhirnya dipecat dari keanggotaan PERSEPI. Antara lain ; Jaringan Survei Indonesia (JIS) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).
“Betul, setiap anggota PERSEPI bertanggung jawab pada dewan etik asosiasi. Jika melanggar bisa dipecat, termasuk 3 pollster yang merekayasa quick count di pilpres 2014. Problemnya banyak lembaga survei yg tidak mau jadi anggota PERSEPI. Kita ngga bisa tegakkan kode etik pada non anggota,” pungkasnya.
Sebelumnya, seorang netizen pengguna akun Twitter anonim, @Ubiitem mendiskreditkan survei resmi terkait dengan persoalan pilpres 2024. Ia menyebut polling online yang dilakukan CNBC dan ILC milik Karni Ilyas di Twitter adalah hasil survei yang paling jujur dan bisa dipercaya ketimbang survei Indikator dan lain-lainnya.
“Polling gratisan lebih jujur dari pada lembaga bayaran,” tulis akun anonim itu.
