Ia juga mengaitkan persoalan anggaran dengan tindak lanjut hasil kunjungan Presiden ke luar negeri.
Menurut Dino, perjalanan Presiden yang menghasilkan pembicaraan maupun kesepakatan dengan negara lain perlu diikuti pekerjaan diplomatik di lapangan.
Para diplomat, kata dia, memiliki peran untuk mempromosikan Indonesia sekaligus memastikan kesepakatan yang telah dicapai Presiden mendapat tindak lanjut.
“Presiden aktif melakukan perjalanan luar negeri diplomat di lapangan tak ada inisiatif promosi, melakukan promosi Indonesia atau follow up kesepakatan yang dicapai Presiden,” tambahnya.
Pesan terakhir Dino menyangkut hubungan Kemenlu dengan masyarakat sipil.
Ia berharap kementerian tetap membuka ruang komunikasi dengan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu hubungan internasional.
Dino turut menyebut Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dalam pesan tersebut.
Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat sipil penting untuk menjaga dialog mengenai politik luar negeri agar tidak hanya berlangsung di lingkungan pemerintah.
“Tekun juga untuk kerja sama dengan masyarakat sipil termasuk FPCI. Paling tidak dialog dan akar rumput bisa dijaga dan ditingkatkan,” pungkas Dino.
Tiga catatan Dino tersebut muncul bersamaan dengan dimulainya tugas baru Arrmanatha Nasir sebagai Menlu RI.
Pesannya mencakup tiga ranah sekaligus, yakni posisi Indonesia dalam hubungan internasional, dukungan anggaran untuk kegiatan diplomasi, serta hubungan Kemenlu dengan masyarakat sipil.
Bagi Arrmanatha, catatan tersebut menjadi bagian dari sorotan publik terhadap arah diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinannya.
Apalagi, dinamika hubungan internasional terus bergerak dan Indonesia harus menjalankan kepentingan nasional sekaligus berperan dalam berbagai persoalan kawasan maupun global.
