JAKARTA – Hari Nusantara diperingati pada 13 Desember di setiap tahunnya. Adanya peringatan hari besar tersebut tak lepas dari lahirnya Deklarasi Djuanda yang terkait dengan kedaulatan laut Indonesia.
Sejarah Hari Nusantara
Hari Nusantara dirayakan sekaligus memperingati Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda itu sendiri merupakan sebuah pernyataan mengenai wilayah kedaulatan laut Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Indonesia kala itu, yakni Djuanda Kartawidjaya, dimana deklarasi tersebut sekaligus menjadi pelengkap persatuan Tanah Air ini bersama Sumpah Pemuda pada tahun 1928.
Berikut bunyi dari Deklarasi Djuanda itu sendiri :
“Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yuridiksi Republik Indonesia,” bunyi pernyataan.
Terkait hal ini, Indonesia sempat mengusulkan tentang Deklarasi Djuanda, namun sempat ditolak oleh dunia internasional, hal itu terjadi tepatnya pada saat Konvensi PBB pertama mengenai Hukum Laut di Jenewa, Februari 1958.
Kemudian, konsepsi terkait negara kepulauan dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut internasional atau disebut UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) oleh PBB pada tahun 1982 silam.
Konvensi Hukum Laur itu resmi ditetapkan PBB mengacu pada Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.
Kemudian, Deklarasi tersebut kembali dipertegas dalam UU No. 17 tahun 1985 mengenai Pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
Dengan adanya Deklarasi Djuanda itu, maka luas Republik Indonesia secara keseluruhan yakni menjadi 5.193.250 km2, dimana sebelumnya sebesar 2.027.087 km2.
Atas hal itu, maka pada 13 Desember 1999, Hari Nusantara pun pertama kali digaungkan. Kemudian, pada 11 Desember 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, lantas menetapkan bahwa Hari Nusantara diperingati pada 13 Desember di setiap tahunnya.
Tujuan Hari Nusantara
1. Mengubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut (matra darat dan matra laut berimbang).
2. Menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (mainstream) pembangunan nasional.
3. Menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil.
4. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia.
