Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC) Angkat suara terkait persoalan pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad senilai sekitar Rp14,7 miliar menjadi perhatian publik.
Sorotan semakin menguat setelah Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat pada 16 November 2026 dan menyatakan akan menyumbangkan sekitar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Namun, langkah sosial tersebut dinilai tidak boleh membuat persoalan tata kelola anggaran negara dianggap selesai. Publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai proses pengadaan, transparansi kontrak, pembayaran, serta potensi konflik kepentingan dalam kegiatan promosi yang menggunakan anggaran kementerian.
“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad serta pihak-pihak terkait untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam pengadaan jasa influencer tersebut,” kata Abdullah Kelrey, Selasa (17/11/2026).
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) juga diminta untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap penggunaan anggaran negara dan menelusuri aspek kekayaan serta pelaporan harta yang relevan apabila terdapat dasar hukum dan indikasi yang dapat diperiksa.
Kelrey menegaskan bahwa sumbangan untuk korban bencana merupakan tindakan sosial yang patut dihargai. Namun, hal itu tak bisa serta merta menghapus tanggung jawab yang jauh lebih besar dari aspek dugaan pelanggaran hukum.
“Sumbangan tidak boleh menjadi pengganti proses audit, pemeriksaan, maupun pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” ujarnya.
Sebagai pembanding, publik dapat melihat kasus Herman Felani, seorang aktor yang terlibat dalam perkara korupsi pengadaan iklan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kasus tersebut berkaitan dengan proyek iklan layanan masyarakat pada 2006–2007. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukumannya menjadi enam tahun penjara.
Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa pengadaan jasa iklan dan promosi yang menggunakan uang negara dapat berujung pada proses pidana apabila terbukti terdapat rekayasa pengadaan, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara.
Selain itu, kasus pengadaan iklan Bank BJB yang ditangani KPK juga menunjukkan bahwa belanja promosi pemerintah maupun badan usaha milik daerah harus diawasi secara serius. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada Maret 2025 dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
Menurut Kelrey, persoalan Raffi Ahmad tidak boleh diperlakukan sebagai isu biasa ataupun diselesaikan hanya melalui pernyataan permintaan maaf.
“Kami meminta KPK jangan menunggu persoalan ini semakin besar. Segera periksa pihak-pihak yang terkait dan telusuri proses pengadaannya. BPK juga harus memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada kesan bahwa figur publik mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum,” tegasnya.
Kelrey menegaskan, tuntutan ini bukan untuk menghakimi seseorang sebelum adanya pembuktian hukum, melainkan mendorong transparansi dan penegakan hukum yang adil.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!