PDIP Bulat Tempuh HMP untuk Gibran, Utut: 110 Anggota Bisa Dikerahkan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memastikan akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat pleno fraksi, dengan seluruh anggota disebut satu suara untuk menempuh jalur konstitusional.

Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Utut Adianto Wahyuwidayat, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah fraksi menggelar rapat pleno yang dihadiri mayoritas anggotanya. Dari total 110 anggota, sebanyak 102 orang hadir, sementara delapan lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.

“Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” kata Utut Adianto dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan jumlah anggota yang akan dilibatkan, Utut menyebut seluruh anggota Fraksi PDIP dapat dikerahkan apabila diperlukan. Ia juga menegaskan keputusan tersebut telah disepakati secara kolektif.

“Anggota kita 110. Nanti kalau diperlukan, 110,” ujarnya.

Utut kemudian menegaskan bahwa keputusan fraksi bukan sikap sebagian anggota, melainkan kesepakatan bersama. Ia menyebut seluruh anggota fraksi satu suara dalam mengambil langkah politik tersebut.

“Sepakat! Karena kita ini kan memang apa kita geleide democratie. Demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya,” tegasnya.

Terkait dasar pengajuan HMP, Utut menyebut fraksinya telah memiliki pertimbangan dan merujuk pada Pasal 77B. Namun, ia menyerahkan penjelasan lebih terperinci mengenai dasar tersebut kepada anggota Fraksi PDIP dari Komisi III DPR RI.

Sementara itu, mengenai tahapan pengajuan, Utut mengatakan fraksi perlu berkoordinasi dengan pimpinan DPR agar dapat dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus). Ia belum memastikan kapan dokumen pengajuan akan diserahkan karena masih terdapat mekanisme dan proses administratif yang harus dilalui.

“Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, ya, supaya ada Bamus,” katanya.

Menanggapi rencana Gibran membawa polemik tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Utut menegaskan bahwa PDIP menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Menurutnya, keputusan fraksi menggunakan HMP merupakan langkah politik konstitusional yang tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak hukum Gibran.

“Ya sudah, kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi,” pungkasnya.