Yusril soal Polemik Ijazah Gibran: Tak Ada Celah Hukum Lagi, Pilih Mundur atau Diberhentikan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai persoalan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahap serius setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Yusril meminta seluruh pihak membaca secara cermat pertimbangan hukum dalam putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Menurutnya, putusan tersebut tidak sekadar menyangkut persoalan administratif pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kehidupan demokrasi dan kepentingan bangsa.

“Putusan Mahkamah Agung itu harus kita baca dan cermat ya karena pertimbangan hukumnya itu menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran yang serius ya, yang membahayakan kehidupan demokrasi, itu disebutkan di dalam utusannya itu dan juga dikatakan bukan hanya berkaitan dengan para kontestan pemilihan presiden wakil presiden tapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” kata Yusril di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menilai, apabila pertimbangan hukum MA tersebut dicermati secara menyeluruh, persoalan yang membelit Gibran bukan lagi perkara biasa. Bahkan, Yusril melihat terdapat dua kemungkinan yang kini menjadi konsekuensi politik dari perkembangan hukum tersebut.

“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu, sehingga kalau saya menafsirkan sebenarnya tidak punya pilihan, ataukah berhenti atau diberhentikan. Tapi kita lihat lah perkembangannya akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” ungkapnya.

Putusan MK dan MA Dinilai Sudah Final

Yusril kemudian menjelaskan bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran telah melewati dua lembaga peradilan tertinggi, yakni MK dan MA.

Di MK, persoalan tersebut berkaitan dengan gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyinggung tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang setara SMA sebagaimana dipersoalkan para pemohon. Namun, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Sementara itu, di jalur peradilan tata usaha negara, gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diajukan Subhan Palal sebelumnya tidak diterima PTUN Jakarta dan dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tingkat kasasi. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga memerintahkan pencabutan surat tersebut.

Menurut Yusril, kedua putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum final sehingga tidak bisa lagi dipersoalkan melalui upaya hukum biasa.

“Oleh karena putusan dari MK dan putusan Mahkamah Agung itu kan final, udah nggak bisa diapa-apain lagi,” tegasnya.

Dia juga menilai tidak tersedia ruang bagi Gibran untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan MA tersebut karena yang menjadi pihak tergugat dalam perkara adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi.

Mekanisme Pemakzulan Tidak Perlu Mengulang Persoalan yang Sudah Diputus MK

Lebih jauh, Yusril turut menjelaskan implikasi putusan tersebut terhadap kemungkinan proses pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.

Menurutnya, proses politik di DPR dapat dimulai melalui penggunaan hak angket maupun Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, apabila DPR telah menyatakan adanya persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan berdasarkan putusan pengadilan, tahapan selanjutnya harus memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga negara.

“Jadi kalau kita mau melakukan impeachment misalnya, itu kan mulai dari pernyataan pendapat atau sekarang ini mau angket atau langsung pernyataan pendapatnya. pernyataan pendapatnya kan DPR mengatakan sudah tidak lagi memenuhi syarat karena soal ijazah pakai Pasal itu, lalu MK putuskan betul balik lagi ke DPR, DPR minta Sidang Istimewa MPR,” ungkapnya.