Yusril soal Polemik Ijazah Gibran: Tak Ada Celah Hukum Lagi, Pilih Mundur atau Diberhentikan

Yusril kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pertimbangan MK dalam perkara persyaratan pencalonan Gibran. Menurutnya, MK telah memberikan ruang bagi lembaga lain untuk menilai aspek administratif yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut.

Dalam konteks itu, dia memandang putusan MA di tingkat kasasi menjadi bagian penting karena persoalan administrasi yang dipersoalkan telah diperiksa sampai tingkat peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

“Kalau seperti ini udah enggak perlu lagi dibawa ke MK, karena MK sudah membuat putusan mengenai hal ini, dan dalam putusan MK itu dikatakan ini menyangkut kewenangan lembaga lain yang dapat menilai secara administratif. Jadi sepertinya MK mengoper bola itu kepada pengadilan TUN dan pengadilan TUN memutus ini pada tingkat tertinggi yaitu pada tingkat Mahkamah Agung. Jadi dari segi hukum memang terlalu sulit sebenarnya,” jelas Pakar Hukum Tata Negara itu.

Yusril: Tidak Ada Celah Hukum Lagi

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya celah hukum lain yang masih dapat digunakan untuk memperjuangkan persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran, Yusril memberikan jawaban tegas.

“Nggak ada (celah hukum lagi),” pungkasnya.

Pernyataan Yusril tersebut sekaligus menjadi sorotan di tengah munculnya wacana Gibran untuk kembali membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali.

Sementara itu, penting dicatat bahwa putusan MK dan MA tidak dengan sendirinya mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Pemberhentian presiden maupun wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan demikian, pernyataan Yusril mengenai pilihan berhenti atau diberhentikan merupakan penilaian atas konsekuensi politik dan hukum dari perkembangan perkara tersebut, bukan pengumuman bahwa jabatan Gibran telah berakhir.

Gibran Ngaku Dapat Perintah Prabowo soal PTUN

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengklaim telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto secara langsung di Istana Negara Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, ia tak menampik bahwa dirinya mengajukan permohonan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Namun ia mengaku mendapatkan saran dari Prabowo agar memperjuangkan dokumen ijazah dirinya yang disoal mulai dari MK hingga PTUN Jakarta.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satu saran beliau itu adalah saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.