Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa Irjen Pol Ahrie Sonta Sinaga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Johnny mengatakan, sidang etik terhadap Ahrie digelar pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Persidangan berlangsung lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai pada pukul 20.10 WIB.
“Pada hari ini, Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Polri telah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar AS,” kata Johnny dalam konferensi pers.
Ia menegaskan, pelaksanaan sidang tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap seluruh personel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Menurut Johnny, prinsip kesamaan di hadapan hukum alias equality before the law menjadi landasan penindakan internal Polri. Dengan demikian, tidak ada anggota yang mendapatkan perlakuan istimewa atau impunitas ketika terbukti melakukan pelanggaran.
“Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sidang KKEP tersebut dipimpin Komjen Pol Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku ketua komisi, dengan wakil ketua Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si. Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Rahmat Setiadi, S.I.K., S.H., M.H.
Dalam persidangan, dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan tindakan Ahrie ketika menjabat sebagai pelaksana tugas Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi) Robinopsnal (Biro Pembinaan Operasional) Bareskrim Polri.
Ahrie diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas dugaan perbuatan tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, ia juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf C dan G, Pasal 8 huruf C angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf A dan B.
Berdasarkan hasil persidangan, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Ahrie. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela.
Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!