Buka Suara soal Putusan MA dan MK, Yusril Sebut Pemerintah Tunggu Sikap DPR soal Ijazah Gibran

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra buka suara mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkaitan dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Yusril mengatakan, pemerintah belum akan mengambil sikap lebih jauh dan memilih mengamati perkembangan pembahasan persoalan tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terlebih, parlemen baru kembali memulai masa persidangan setelah menjalani masa reses.

“Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket ataukah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat (HMP), kami belum tahu dan akan kami amati,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Selasa (10/11).

Menurut Yusril, penggunaan hak angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Hasil penyelidikan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait.

“Angket itu merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat untuk membuat terang dan jelas persoalan itu,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa proses penggunaan hak angket berpotensi berlanjut pada hak menyatakan pendapat. Namun, pemerintah tidak dapat mencampuri proses tersebut karena menjadi kewenangan parlemen.

“Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat dan terlepas dari pemerintah,” tuturnya.

Yusril Jelaskan Dua Putusan MA dan MK

Selain menanggapi kemungkinan langkah DPR, Yusril menjelaskan perkembangan dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan permohonan terkait sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kedua, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran, MA mengabulkan kasasi pemohon sehingga surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril menyampaikan, MA telah membacakan putusannya dan dijadwalkan mengunggah dokumen tersebut melalui laman resmi lembaga. Setelah dokumen itu diunggah, pihak tergugat yang dinyatakan kalah dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus melaksanakan amar putusan.

“Amar putusannya itu harus dilaksanakan oleh tergugat yang dikalahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang sekarang ini pada tingkat kasasi diputuskan oleh Mahkamah Agung,” ujar Yusril.

Ia menjelaskan, putusan MK sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Begitu pula dengan putusan MA yang telah dibacakan dan dijadwalkan diunggah melalui situs resminya.