“Karena putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya itu sudah bersifat final and binding, dan putusan Mahkamah Agung yang sudah dibacakan beberapa waktu yang lalu dan hari ini akan di-upload di web Mahkamah Agung, itu juga sudah bersifat final, apalagi sudah dieksekusi putusannya itu,” jelasnya.
Yusril menilai, setelah amar putusan MA dilaksanakan, proses penyelesaian perkara mengenai surat keterangan tersebut dari sisi hukum administrasi negara dapat dinyatakan selesai. Namun, ia membedakan proses tersebut dengan persoalan hukum tata negara yang mungkin berkembang di DPR.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat terlalu jauh mencampuri proses lanjutan tersebut karena sepenuhnya menjadi kewenangan parlemen. Pemerintah masih menunggu pembahasan DPR setelah masa persidangan kembali dibuka.
“Kami belum tahu. Kami mengamati saja dan mungkin nanti sore setelah sidang DPR itu dibuka, kita sudah mengetahui apa perkembangan yang terjadi di DPR sehubungan dengan adanya dua putusan dari pengadilan tersebut, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” pungkasnya.
Yusril menegaskan, pemerintah akan terus mencermati sikap DPR terhadap polemik ijazah Gibran, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut dari dua putusan pengadilan tersebut.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!