Gerindra Belum Putuskan Hak Menyatakan Pendapat, Anggota Fraksi Tak Dilarang Mengajukan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra belum menentukan sikap kelembagaan terkait penggunaan hak menyatakan pendapat DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, Gerindra tidak melarang anggota fraksinya mengajukan hak menyatakan pendapat maupun hak angket secara individual.

Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad, mengatakan keputusan fraksi baru akan dibahas melalui rapat internal setelah rapat paripurna. Dengan demikian, hingga Selasa pagi, belum ada arahan pimpinan mengenai sikap resmi Gerindra terhadap usulan penggunaan hak-hak tersebut.

“Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal,” kata Kamrussamad dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski belum menentukan sikap fraksi, Kamrussamad menyatakan Gerindra menghormati aspirasi dari anggota DPR lintas fraksi yang mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat maupun hak angket. Ia menyebut partainya akan mencermati perkembangan dalam rapat paripurna.

“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi sepanjang sesuai dengan amandemen undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu. Kita akan cermati dinamika di dalam sidang paripurna pagi hari ini,” ujarnya.

Kamrussamad kemudian membedakan sikap fraksi dengan kewenangan anggota DPR secara perseorangan. Menurutnya, pimpinan Gerindra belum memberikan instruksi untuk mengajukan ataupun melarang anggotanya menggunakan hak konstitusional tersebut.

“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal,” tuturnya.

Ia menegaskan, setiap anggota DPR memiliki hak dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3. Namun, hingga pagi itu, belum ada anggota Fraksi Gerindra yang mengajukan permohonan tertulis untuk menggunakan hak tersebut.

“Dari Fraksi Partai Gerindra sejauh yang kami tahu sampai pagi hari ini belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya sebagaimana amanat undang-undang MD3,” jelasnya.

Di tengah polemik tersebut, Kamrussamad mengatakan Gerindra masih mempelajari putusan MK dan MA. Ia secara khusus menyoroti objek gugatan yang menurutnya ditujukan kepada Wakil Presiden, bukan Presiden.

“Kalau berdasarkan gugatan awal yang kami terima gugatannya kepada wakil presiden maka sudah pasti itu berkaitan dengan satu objek saja, yaitu berkaitan dengan satu orang yang sedang menduduki jabatan. Itu yang sedang kami pelajari dalam putusan Mahkamah Agung,” pungkasnya.