Karhutla Berbulan-bulan, Siswa Sekolah Terancam Tertinggal Pelajaran

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan anak di wilayah terdampak. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat membuat anak kehilangan kesempatan belajar dan mengalami ketertinggalan pembelajaran.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menilai layanan pendidikan masih menjadi salah satu sektor yang kurang mendapat perhatian dalam penanganan bencana. Padahal, bencana seperti karhutla dan gempa bumi dapat berlangsung dalam waktu lama sehingga berdampak pada kegiatan belajar anak.

“Kalau bencana ini berkepanjangan, kebakaran kan empat sampai lima bulan, atau gempa itu bahkan sudah berapa bulan gitu, ini potensi terjadinya learning loss. Learning loss itu berarti ada kehilangan kesempatan untuk bisa kemudian anak-anak ini menikmati pengajaran,” ujar Robert dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Rabu (4/11).

Salah satu persoalan yang disoroti Robert adalah belum adanya pola penanganan pendidikan yang seragam di tingkat pemerintah daerah ketika bencana terjadi. Setiap daerah menerapkan kebijakan berbeda untuk memastikan kegiatan belajar anak tetap berlangsung.

Beberapa pemerintah daerah memilih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ada pula yang tetap membuka sekolah dengan membatasi aktivitas siswa di luar kelas, sementara daerah lainnya memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar.

“Pendidikan juga ini pola penanganannya juga enggak seragam. Sesungguhnya mau diapakan anak-anak ini?” kata Robert.

Menurutnya, ketidakseragaman tersebut berkaitan dengan masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap layanan pendidikan dalam situasi bencana. Pendidikan kerap dianggap bukan kebutuhan darurat sehingga penanganannya dapat ditunda dibandingkan pelayanan lain yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa.

“Mungkin karena pemerintah menganggap ini bukan sesuatu yang darurat, sesuatu yang bisa ditunda misalnya, tidak menyebabkan orang akan meninggal misalnya kalau tidak diurus,” ungkap Robert.

Padahal, terganggunya pendidikan dalam waktu berbulan-bulan dapat berdampak pada kesempatan anak memperoleh pengajaran. Karena itu, Robert meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan pendidikan selama bencana.

“Menangani isu pendidikan itu harus serius,” tegasnya.

Ia menambahkan, penanganan bencana harus mempertimbangkan masa depan anak-anak agar mereka tidak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan akibat kondisi darurat.

“Bencana terjadi tapi tidak boleh mengorbankan masa depan anak-anak,” pungkasnya.

Robert pun meminta pemerintah daerah menempatkan layanan pendidikan sebagai bagian penting dalam respons penanganan bencana, setara dengan perhatian terhadap dampak bencana pada layanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya.