JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pakar hukum tata negara yang juga mantan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju, Prof Mahfud MD memberikan sentilan keras kepada Sudaryono agar fokus melakukan pembenahan tata kelola program MBG (Makan Bergizi Gratis). Jangan sampai malah melakukan manuver dengan menyalahkan pihak lain karena keboborkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Soal MBG ya, itu masih ada lagi yang coba mencoba bertahan, menolak kritik secara tidak sehat, namanya Sudaryono, kepala BGN yang baru,” kata Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang dikutip Holopis.com, Selasa (22/9/2026).
Ia merasa kesal dengan sikap Sudaryono yang mengklaim bahwa secara keseluruhan di lapangan, MBG tidak ada masalah. Soal adanya keributan akibat keracunan adalah ulah oknum orang tua, guru, wartawan, hingga pihak lain yang memiliki ideologi politik tertentu.
“Coba dia mengatakan bahwa sekarang ini katanya MBG itu secara umum di mana-mana nggak ada masalah, itu hanya karena politik, karena gurunya diginikan, wartawannya gini, dan sebagainya, dianggap MBG ndak ada masalah, kan konyol itu,” ujarnya.
Menurut Mahfud MD, statemen Sudaryono adalah kesalahan yang cukup besar dalam paradigma tata kelola program yang menyentuh jutaan penerima, baik dari anak-anak, balita, hingga ibu hamil.
“Itu namanya maaf, mau bilang ketololan gitu terlalu kasar, pokoknya kesalahan yang lain. Masak sudah keracunan 50.000 lebih sejak dia diangkat karena tidak mengubah tata kelola itu katanya masih bener, itu mah yang salah ini, gimana coba,” ketus Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga menyatakan dirinya sendiri adalah salah satu orang yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang cukup besar, yakni MBG dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih). Bagi dia, kedua program tersebut adalah bagian dari konsekuensi konkret atas kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2029.
“Kita mengritik Pak Prabowo itu bukan menolak programnya Pak Prabowo. Kita kan nggak pernah nolak MBG, kita gak pernah. Karena apa, kita tahu program itu adalah pilihan kebijakan yang itu menjadi hak dan wewenang orang yang menang pemilu,” tegasnya.
Bagi Mahfud, jika dipandang dari tata kelola kebijakan pemerintahan maka MBG dan KDMP tidak salah. Namun dalam pelaksanaannya tentu semua pihak harus memberikan kritikan dan saran agar program tersebut bisa berjalan dengan baik. Jangan malah pihak yang memberikan kritik dianggap antek-antek asing dan goblok misalnya.
“MBG itu programnya pak Prabowo, jangan diganggu. KDMP, koperasi desa merah putih itu programnya Prabowo yang sudah dijanjikan, jangan diganggu, itu sudah benar sebagai pilihan. Tetapi yang kita kritik tata kelolanya,” pungkas Mahfud MD.
