HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menyederhanakan persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah.
Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), mengatakan persyaratan administrasi jangan sampai justru menjadi penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bantuan.
Danang menyampaikan dorongan tersebut pada Kamis (17/9/2026). Menurutnya, program bedah rumah merupakan salah satu bantuan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta Kemen PKP mengevaluasi kembali mekanisme pengajuan bantuan, terutama bagian persyaratan administratif yang dinilai perlu dibuat lebih sederhana tanpa menghilangkan proses verifikasi.
“Bantuan bedah rumah ini salah satu program strategis pemerintah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga realisasinya dipastikan mempermudah akses masyarakat yang betul-betul layak menerima bantuan,” ujar Danang.
Menurut Danang, rumah layak huni bukan sekadar soal kenyamanan. Kondisi hunian juga berkaitan dengan kesehatan, keselamatan penghuni, hingga kualitas lingkungan tempat tinggal.
Karena itu, ia menilai proses pengajuan bantuan perlu dibuat lebih mudah dipahami masyarakat, transparan, namun tetap memiliki mekanisme pengecekan agar bantuan tidak salah sasaran.
“Yang penting jangan sampai masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan justru gugur hanya karena persoalan administrasi yang sulit dipenuhi,” katanya.
Selain soal persyaratan, Danang juga menyoroti pemerataan pelaksanaan program bedah rumah di berbagai wilayah Indonesia.
Ia mengatakan distribusi bantuan perlu melihat kondisi masing-masing daerah. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain tingkat kemiskinan, jumlah rumah tidak layak huni, serta akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
“Pemerataan harus menjadi perhatian. Jangan sampai program hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah lain yang juga membutuhkan belum mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Data Penerima Harus Akurat
Danang juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa dalam pendataan calon penerima bantuan.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan bedah rumah.
Dengan penyederhanaan persyaratan yang dibarengi pendataan dan verifikasi yang baik, program tersebut diharapkan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
