SEMARANG – Ketua Umum DPN Solidaritas Pemuda Pemudi Desa (SPEDA) Fadli Rumakefing secara resmi melantik Ketua Umum DPW SPEDA Jawa Tengah Rijalul Ihsan beserta jajaran pengurus untuk periode 2026 – 2028.
Pelantikan berlangsung di UMKM Center Jawa Tengah, Kota Semarang, Sabtu (29/8/2026), dan menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat gerakan pemberdayaan masyarakat serta ekonomi pedesaan.
Kegiatan pelantikan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Diskusi Ekonomi Sinergi Aktif bertema “Transformasi Ekonomi Pedesaan di Era Digital Menuju UMKM Desa yang Berdaya Saing”.
Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen SPEDA untuk memperkuat peran pemuda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, pengembangan UMKM, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Fadli menegaskan kepengurusan baru DPW SPEDA Jawa Tengah tidak boleh hanya bekerja secara administratif, tetapi harus hadir dan bekerja langsung di tengah masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah mandat untuk bekerja, membangun kolaborasi, dan menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Minggu (30/8/2026).
Fadli juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat sebagai inti pemberdayaan.
Menurutnya, desa harus didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu mengelola potensi lokal, memanfaatkan teknologi, memperluas akses pasar, serta mengembangkan UMKM secara berkelanjutan.
“Kita ingin desa menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pemuda harus menjadi bagian dari solusi dan penggerak perubahan di desa,” katanya.
Dengan dilantiknya kepengurusan DPW SPEDA Jawa Tengah periode 2026 – 2028, SPEDA berharap kerja-kerja pemberdayaan dapat semakin terstruktur dan berdampak.
Kemudian, Fadli berharap para pengurus baru mampu berkiprah dan memberikan dampak yang nyata bagai masyarakat Jawa Tengah, khususnya mendukung tumbuh kembang sektor UMKM dan melahirkan inovasi untuk daya saing yang baik.
“Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi, membangun sinergi dengan pemerintah dan pelaku usaha, serta menghadirkan inovasi yang mendorong masyarakat desa semakin mandiri, produktif, dan berdaya saing,” pungkasnya.
