Wamenko Polkam Tegaskan Negara Bertanggung Jawab Pulihkan Korban Terorisme

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana terorisme. Pemulihan korban, baik dari sisi fisik maupun psikologis, dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Implementasi Pemenuhan Hak dan Pelindungan Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme yang diperingati setiap 21 Agustus.

Menurut Lodewijk, peringatan tersebut tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa negara memiliki kewajiban untuk mendampingi para korban dan penyintas dalam menjalani proses pemulihan.

“Luka fisik mungkin menutup seiring waktu, tetapi trauma psikologis kerap membekas seumur hidup. Oleh karena itu, mandat konstitusional kita jelas: pemulihan dan pelindungan korban adalah tanggung jawab mutlak negara,” tegas Lodewijk.

Ia mengatakan, perhatian terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui pemenuhan hak kompensasi, layanan medis, rehabilitasi psikososial, serta santunan bagi korban yang memenuhi ketentuan.

Kolaborasi Lintas Lembaga Diperkuat
Lodewijk menjelaskan, negara menjalankan tanggung jawab tersebut melalui kolaborasi berbagai lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta kementerian dan lembaga terkait.

Menurut dia, sinergi lintas lembaga diperlukan agar penanganan korban tidak berjalan secara parsial, tetapi mampu menjawab kebutuhan korban dalam jangka panjang.

“Kita patut mengapresiasi tindak lanjut atas diperpanjangnya akses dan batas waktu pengajuan hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu, termasuk dukungan optimalisasi putusan hukum yang memberikan keadilan restoratif bagi para penyintas,” kata Lodewijk.

Ia menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi korban tindak pidana terorisme yang terjadi pada masa lalu.

Selain memastikan hak hukum, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan psikologis para penyintas agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih baik.

Lodewijk Apresiasi Ketegaran Para Penyintas

Dalam kesempatan tersebut, Lodewijk memberikan penghormatan kepada para korban dan penyintas yang tetap menunjukkan ketegaran meski harus menghadapi dampak aksi terorisme.

Menurutnya, pengalaman para penyintas menjadi pengingat penting bahwa upaya penanggulangan terorisme tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan kehidupan korban mendapatkan perhatian negara.

“Kepada para korban dan penyintas yang hadir, ketegaran Anda adalah inspirasi terbesar kita. Hari ini, atas nama negara dan kemanusiaan, kami menyampaikan penghormatan yang mendalam. Negara ada bersama Anda, dan kita melangkah bersama menuju masa depan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan,” ujar Lodewijk.