Anggaran Disepakati, Komisi X Dorong Pemerintah Terbitkan Juknis Pengangkatan PPPK Guru Tanpa Tes

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Komisi X DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Kepastian aturan tersebut dinilai penting agar proses pengangkatan yang ditargetkan mulai awal 2027 dapat berjalan tanpa hambatan administratif.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pemerintah telah menyepakati komitmen untuk mengangkat PPPK guru paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa melalui tes. Karena itu, ia meminta kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan kesepakatan tersebut.

“Jadi kami berharap ya terutama di Komisi X sebagai pemangku kepentingan berharap kepada pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen untuk menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini kita sepakat mulai awal tahun 2027 paruh waktu diangkat sepenuhnya menjadi penuh waktu tanpa tes itu harus dijalankan,” kata Lalu dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Namun, hingga saat ini Komisi X DPR RI mengaku belum menerima juklak dan juknis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut. Lalu meminta pemerintah segera menyampaikan aturan teknis itu agar DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan kesepakatan tidak berhenti sebatas komitmen.

“Sampai dengan hari ini juklak juknisnya belum kami terima saya berharap juklak juknis ini segera, segera dikirim ke kami di Komisi X dalam rangka fungsi pengawasan dan memastikan bahwa komitmen yang sudah kita bentuk yang kita bangun bersama itu benar-benar kita jalankan,” ujarnya.

Selain kepastian aturan, Lalu menyebut anggaran sebesar Rp23 triliun telah disepakati untuk mendukung proses peralihan status guru PPPK paruh waktu tersebut. Anggaran itu diperuntukkan bagi kebutuhan masa transisi pengangkatan guru.

“Yang kedua, anggarannya sudah kami sepakati Rp23 triliun untuk peralihan ini untuk masa transisi ini khusus bagi guru ya Rp23 triliun,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menambah beban guru melalui prosedur yang rumit. Menurutnya, kebijakan tersebut harus memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang selama ini menunggu kejelasan status.

“Nah tolong jangan ada apa, administratif yang terlalu berbelit-belit birokrasi yang terlalu berkepanjangan karena guru-guru kita hari ini memang membutuhkan kepastian,” pungkasnya.