HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Vietnam mulai menawarkan berbagai insentif bagi pasangan yang ingin memiliki anak kedua. Kebijakan ini diterapkan setelah negara tersebut menghadapi penurunan angka kelahiran yang dikhawatirkan dapat mempercepat penuaan penduduk sebelum mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi.
Mulai Rabu (1/7), Vietnam resmi memberlakukan undang-undang kependudukan baru yang mengubah pendekatan pemerintah terhadap kebijakan keluarga. Jika sebelumnya fokus pada pembatasan kelahiran, kini pemerintah justru mendorong masyarakat untuk memiliki lebih banyak anak.
Salah satu insentif yang diberikan adalah penambahan cuti melahirkan dari enam bulan menjadi tujuh bulan bagi ibu yang melahirkan anak kedua. Pemerintah juga memberikan subsidi pemeriksaan kehamilan dan bayi baru lahir, serta bantuan tunai satu kali bagi keluarga yang memenuhi syarat.
Besaran insentif tersebut mencapai sekitar 228 dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar dua pertiga rata-rata gaji bulanan di Vietnam.
Perubahan kebijakan ini menjadi langkah besar bagi Vietnam. Pasalnya, hingga tahun lalu anggota Partai Komunis Vietnam masih dapat dikenai sanksi apabila memiliki lebih dari dua anak.
Kepala Bidang Kependudukan dan Pembangunan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) di Vietnam, Pham Thi Lan, menilai kebijakan tersebut menandai perubahan besar dalam strategi pemerintah.
“Ini merupakan perubahan pendekatan yang sangat besar. Kami beralih dari mengendalikan perencanaan keluarga menjadi berfokus pada pembangunan kependudukan”, ujar Pham Thi Lan, dikutip Holopis.com, Rabu (1/7).
Meski menawarkan berbagai insentif, kebijakan tersebut belum tentu mampu menarik minat seluruh pasangan muda.
Nguyen Kim Bich (32), warga Hanoi, mengaku tambahan cuti melahirkan dan bantuan tunai memang menjadi keuntungan. Namun, menurutnya insentif tersebut belum cukup untuk menutupi tingginya biaya membesarkan anak.
Bich dan suaminya saat ini menghabiskan hampir separuh dari pendapatan bulanan mereka, sekitar 1.000 dolar Amerika Serikat, untuk membesarkan anak pertama. Mereka juga masih tinggal bersama orang tua sang suami karena keterbatasan tempat tinggal.
“The benefits are nice but not enough. One more month of leave and US$75 can never attract us to have a second kid.” (Insentifnya memang menarik, tetapi belum cukup. Tambahan cuti satu bulan dan bantuan sebesar 75 dolar AS tidak akan membuat kami memutuskan memiliki anak kedua), katanya.
Penurunan angka kelahiran di Vietnam menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini tingkat fertilitas negara tersebut berada di angka 1,93 anak per perempuan, berada di bawah angka penggantian penduduk sebesar 2,1.
Di sisi lain, angka harapan hidup warga Vietnam terus meningkat hingga hampir 75 tahun. Saat ini sekitar 10 persen penduduk Vietnam berusia di atas 60 tahun.
Pemerintah memperkirakan pada pertengahan abad ini jumlah penduduk lanjut usia akan mencapai 25 persen dari total populasi, sementara jumlah penduduk secara keseluruhan mulai mengalami penurunan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar karena terjadi ketika Vietnam masih berstatus sebagai negara berkembang. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Vietnam saat ini sekitar 5.000 dolar Amerika Serikat, jauh lebih rendah dibandingkan Jepang ketika mulai menghadapi penurunan angka kelahiran pada dekade 1980-an.
Bank Dunia sebelumnya juga mengingatkan Vietnam hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan reformasi sebelum menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perubahan struktur penduduk.
“The country has a narrow window for reform before facing major slowdowns in growth.” (Negara ini hanya memiliki jendela waktu yang sempit untuk melakukan reformasi sebelum menghadapi perlambatan besar dalam pertumbuhan ekonomi), demikian peringatan Bank Dunia dalam laporannya.
