JAKARTA – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, meminta Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara dijadikan momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat masih adanya sejumlah perkara yang belum menunjukkan kepastian hukum, termasuk kasus yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.
Abdullah menilai proses penyidikan perkara Firli yang telah berjalan cukup lama menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kepastian penyelesaian kasus tersebut. Karena itu, ia berharap Polri menjadikan momen Hari Bhayangkara sebagai refleksi untuk memperkuat profesionalisme dalam penegakan hukum.
“Sudah saatnya HUT Bhayangkara dijadikan momentum evaluasi terhadap kinerja Polda Metro Jaya. Publik membutuhkan kepastian hukum, bukan proses yang berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dibangun melalui transparansi, profesionalisme, dan konsistensi dalam penegakan hukum,” ujar Abdullah Kelrey dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Menurut Abdullah, perkara yang telah menyita perhatian publik semestinya diproses secara cepat, profesional, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan yang berlarut-larut, kata dia, berpotensi memunculkan persepsi negatif sekaligus memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ia juga menilai Polda Metro Jaya perlu menyampaikan perkembangan penyidikan secara lebih terbuka agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi yang justru dapat mengaburkan proses penegakan hukum.
“Hukum harus memberikan kepastian kepada semua pihak. Masyarakat tidak hanya menunggu hasil akhir, tetapi juga membutuhkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara secara profesional dan proporsional. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara besar kehilangan momentum penyelesaiannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, NIC mendorong pimpinan Polri menjadikan penanganan perkara Firli Bahuri sebagai salah satu indikator evaluasi terhadap kinerja penyidik di Polda Metro Jaya. Menurut Abdullah, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan persamaan di hadapan hukum.
Ia menambahkan, peringatan HUT Bhayangkara ke-80 akan memiliki makna lebih besar apabila tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi juga diikuti komitmen nyata dalam menghadirkan kepastian hukum tanpa membedakan status sosial maupun jabatan seseorang.
“HUT ke-80 Bhayangkara akan memiliki makna yang lebih substantif apabila dijadikan momentum memperkuat komitmen penegakan hukum yang memberikan kepastian, tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum,” pungkasnya.
Kasus Firli Bahuri sendiri bermula dari dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, saat perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tengah ditangani KPK. Dalam proses penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Firli kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada November 2023 atas dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.
Sejak penetapan tersangka tersebut, penyidik telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri maupun sejumlah saksi, melengkapi alat bukti, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait kelengkapan berkas perkara. Namun hingga pertengahan 2026, proses hukum belum memasuki tahap persidangan sehingga memunculkan perhatian publik terhadap perkembangan penyelesaiannya.
Perkara tersebut menjadi salah satu kasus yang paling banyak disorot karena melibatkan mantan pimpinan lembaga antirasuah. Sejumlah kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil, terus mendorong agar penanganan kasus dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum sehingga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.
