HOLOPIS.COM, JAKARTA – Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) hingga saat ini masih melanda sejumlah wilayah selama beberapa hari terakhir.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, bencana karhutla pertama terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
“Lahan seluas 4 hektare di Desa Gentan, Kecamatan Bulu, dilaporkan terbakar. Api berhasil dipadamkan kurun waktu sehari,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (29/6).
Abdul memastikan, seiring dengan penanganan yang dilakukan dilaporkan pula tidak ada korban terdampak diakibatkan dari peristiwa tersebut.
Kebakaran lahan juga dilaporkan terjadi di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Sebuah lahan yang terletak di Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, dilaporkan terbakar pada Minggu (28/6).
Kebakaran yang dipicu oleh api dari pembakaran sampah ini mengakibatkan satu Kepala Keluarga (KK) terdampak dengan luas lahan yang terbakar mencapai dua hektare.
Merespons kejadian ini, BPBD Kota Langsa telah mengerahkan dua unit armada pemadam kebakaran dan satu unit mobil tangki air untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Api pun berhasil dipadamkan di hari yang sama.
Selain di Aceh, karhutla juga terjadi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Lahan seluas dua hektare, di Desa Tomo, Kecamatan Tomo terbakar.
“Penyebabnya hingga laporan diterima masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait,” imbuhnya.
Merespons peristiwa tersebut BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Sumedang telah melakukan koordinasi bersama tim gabungan guna memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil tangki air dikerahkan.
“Dilaporkan tidak ada korban terdampak akibat kebakaran tersebut,” ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Abdul mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan air secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kekeringan.
“Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperkuat langkah mitigasi melalui pemantauan wilayah rawan, kesiapsiagaan sumber daya, serta memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan,” imbaunya.
