HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin yang sebelumnya menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi yang mencakup isu pendidikan, ekonomi, energi, hingga supremasi hukum.
Koordinator aksi, Muhammad Abdi Maludin, mengatakan dialog berlangsung terbuka dan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres,” kata Abdi usai pertemuan.
Soroti Program MBG dan Biaya Pendidikan
Dalam klaster fiskal dan pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah melakukan pembekuan sementara terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan deputi kedaulatan pangan di daerah untuk diaudit secara terbuka.
Mereka juga mengusulkan agar anggaran hasil efisiensi dialihkan untuk membantu biaya operasional perguruan tinggi sehingga pendidikan dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.
Minta Evaluasi UU Polri
Selain isu pendidikan, mahasiswa turut menyoroti aspek hukum dan supremasi sipil. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah mendorong pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI guna melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.
“Poin ketiga; Klaster hukum dan supremasi sipil. Ini mungkin saya singkat saja karena kawan-kawan kami ada di sana. Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu,” ujarnya.
Desak Stabilitas Rupiah dan Tolak Kenaikan Pertamax
Dalam sektor ekonomi dan energi, mahasiswa meminta pemerintah serta otoritas moneter mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Mereka juga mendesak pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai dapat menekan daya beli masyarakat.
“Apabila dalam waktu 5×24 jam paling lambat Jumat, 19 Juli 2024 pihak kedua melanggar, mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini. Maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami,” tegas Abdi.
Gibran Akan Teruskan Aspirasi ke Prabowo
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, mengatakan Gibran menerima berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan mengapresiasi dialog yang berlangsung interaktif.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang diangkat mahasiswa akan menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
“Nah, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimajukan kepada Bapak Wakil Presiden dari hal-hal yang diperlukan tindak lanjut, tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Al Muktabar.
Ia juga memastikan hasil dialog tersebut akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui mekanisme kerja yang berlaku di lingkungan pemerintahan.
“Oh ya, tentu beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia,” imbuhnya.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu bentuk komunikasi langsung antara mahasiswa dan pemerintah, setelah aksi demonstrasi yang digelar di pusat ibu kota pada hari yang sama.
