HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik SPPG membuat program MBG membengkak dan memboroskan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun, sehingga perlu ditata ulang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Praktik tersebut membuat jumlah dapur MBG membengkak jauh di atas target awal pemerintah dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga Rp 12 triliun dalam setahun.
Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah pada awalnya hanya menargetkan pembangunan sebanyak 21 ribu titik SPPG.
Namun, berdasarkan data terbaru, jumlah titik dapur MBG telah mencapai 27.877 unit atau bertambah 6.877 titik dibandingkan target semula.
“Terjadi jual-beli titik yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Zulhas, bertambahnya jumlah SPPG tersebut berdampak langsung terhadap membengkaknya kebutuhan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
Pasalnya, setiap dapur MBG memperoleh biaya operasional sebesar Rp 6 juta per hari.
Dengan tambahan hampir 7 ribu titik di luar rencana awal, pemerintah harus menanggung pengeluaran tambahan yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun setiap bulan.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang atau reset terhadap pelaksanaan program MBG.
Penataan diperlukan agar program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan.
Persoalan serupa, kata Zulhas, juga ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah sebelumnya hanya merencanakan pembangunan sekitar 2.000 titik SPPG di kawasan tersebut.
Namun, jumlahnya kini tercatat mencapai 8.617 titik.
Dari total tersebut, sebanyak 6.138 titik telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara jumlah dapur yang benar-benar telah selesai dibangun baru sekitar 1.700 unit.
“Kalau sudah ada SK, investornya taruh SK itu di bank. Nah ini yang jadi masalah. Dari target 2.000 menjadi 8.617 titik,” kata Zulhas.
Menurut dia, persoalan tersebut akhirnya sampai ke Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah kemudian memutuskan melakukan pembenahan terhadap manajemen pelaksanaan program MBG, termasuk melalui restrukturisasi di tubuh Badan Gizi Nasional.
“Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, diganti dengan manajemen yang baru. Oleh karena itu perlu waktu penataan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan proses penataan ulang tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
Sejumlah kementerian dan lembaga terkait akan terlibat dalam evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah melakukan inventarisasi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program MBG.
Menurut dia, pembengkakan jumlah dapur menjadi salah satu masalah yang perlu diselesaikan secara bertahap.
“Memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Karena memang ada klaster-klaster permasalahan yang harus diselesaikan,” kata Prasetyo.
Ia mengakui pemerintah membuka kemungkinan untuk menutup sebagian SPPG yang jumlahnya dinilai berlebihan.
Namun, keputusan tersebut belum dapat diambil saat ini karena pemerintah masih melakukan pendataan dan evaluasi terhadap kondisi masing-masing dapur.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana. Tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, dilihat dan diinventarisasi kondisinya seperti apa,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan angka.
Menurut dia, kondisi di setiap daerah berbeda sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam sebelum menentukan langkah lanjutan.
Meski membuka opsi penutupan, pemerintah berupaya agar pelayanan program MBG kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Ia menegaskan dapur yang saat ini sudah beroperasi akan tetap melayani para penerima manfaat selama proses penataan berlangsung.
“Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik juga harus terus diawasi supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” kata Prasetyo.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Namun, temuan mengenai praktik jual beli titik SPPG dan membengkaknya jumlah dapur menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola agar program tersebut berjalan lebih efektif dan tidak membebani keuangan negara.
