HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkakan marak pelanggaran yang dilakukan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Pelanggaran tersebut secara umum mulai dari pelanggaran tata kelola. Yang utama ketika banyak SPPG yang tidak mengambil bahan baku dari lingkungan sekitar.
“Ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola. Tata kelolanya, SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut,” kata pria yang akrab disapa Zulhas tersebut seperti dikutip Holopis.com, Kamis (11/6).
Perintah tersebut ditegaskan Zulhas, demi meningkatkan nilai perekonomian di sekitar lingkungan SPPG beroperasi.
“Oleh karena itu, SPPG itu mesti supplier-nya banyak. Nah, itu juga banyak ditemukan oleh Bu Nanik dan teman-teman banyak terjadi pelanggaran,” ujarnya.
Zulhas menjelaskan arahan tersebut merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Karena atas perintah Bapak Presiden, SPPG ini harus bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah, seperti contoh di Jawa Timur harga telur turun itu bisa diangkat oleh BGN karena belanjanya di situ misalnya, ya. Dan seterusnya dan seterusnya,” tutupnya.
