HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua APCASI Dikki Akhmar menilai sistem distribusi pertanian RI bobrok 40 tahun, petani terjepit tengkulak dan tak berdaya di ladangnya sendiri.
Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI), Dikki Akhmar, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola distribusi hasil pertanian di Indonesia yang dinilainya sudah bermasalah selama puluhan tahun.
Ia menyebut petani masih menjadi pihak paling lemah dalam rantai pasok, bahkan hanya menjadi “penonton di ladang sendiri”.
Menurut Dikki, persoalan utama sektor pertanian bukan terletak pada kurangnya teknologi, melainkan pada sistem distribusi dan perdagangan yang tidak berpihak pada petani.
“Selama sekitar 40 tahun, sistem distribusi kita ini bobrok. Petani kerja keras, tapi harga dan keuntungan ditentukan pihak lain,” ujar Dikki di Jakarta, Selasa (3/6/2026).
Ia menilai keberadaan tengkulak, ijon, hingga praktik penguasaan pasar oleh pihak tertentu masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Kondisi tersebut membuat petani tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga hasil panen mereka.
“Petani itu kerja dari pagi sampai sore, tapi yang menikmati hasil justru bukan mereka. Ini sudah seperti ketimpangan struktural yang dibiarkan terlalu lama,” katanya.
Dikki juga menyoroti dampak jangka panjang dari kondisi tersebut, yakni menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
Menurutnya, banyak anak petani memilih meninggalkan lahan karena melihat ketidakpastian pendapatan di sektor tersebut.
“Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka melihat sendiri bahwa jadi petani tidak menjanjikan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menyebut, kondisi ini membuat sektor pertanian kehilangan regenerasi, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan dan industri berbasis agrikultur di masa depan.
Dalam pandangannya, kebijakan pertanian selama ini terlalu fokus pada modernisasi teknologi seperti drone, digitalisasi, dan kecerdasan buatan.
Namun, menurut Dikki, semua itu tidak akan berdampak signifikan jika masalah utama di hulu belum diselesaikan.
“Jangan bicara teknologi tinggi kalau petani masih tidak punya kepastian harga. Itu tidak nyambung,” tegasnya.
Ia menilai, teknologi baru akan bermanfaat jika petani terlebih dahulu memiliki posisi yang kuat dalam sistem perdagangan.
APCASI kemudian mengajukan sejumlah usulan reformasi tata kelola sektor pertanian.
Salah satunya adalah penguatan kelembagaan koperasi atau sistem pembelian langsung dari petani untuk memotong rantai distribusi yang panjang.
Selain itu, Dikki juga mendorong digitalisasi perdagangan hasil pertanian agar lebih transparan serta mempersempit ruang praktik tengkulak dan spekulan harga.
“Harus ada sistem yang transparan dan berpihak pada petani, bukan yang menguntungkan perantara,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya sanksi tegas terhadap pelaku pasar yang melakukan manipulasi harga serta penerapan sistem harga acuan yang lebih mengikat untuk melindungi petani.
Dikki menutup pernyataannya dengan menyoroti peran negara yang dinilai belum maksimal dalam melindungi petani dari ketimpangan pasar.
“Selama rantai pasok masih dikuasai tengkulak, petani akan terus berada di posisi lemah. Ini harus dibenahi dari akarnya,” katanya.
Ia menegaskan, tanpa reformasi besar dalam tata kelola distribusi pertanian, berbagai program modernisasi hanya akan menjadi proyek yang tidak menyentuh persoalan utama di lapangan.
