YOGYAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat memberikan arahan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Djamari menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda agar terus menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Bapak Presiden menyampaikan salam dan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang telah menjaga stabilitas wilayah. Pembangunan hanya bisa berjalan dengan baik apabila seluruh unsur di daerah kompak dan bersinergi,” kata Djamari.
Tak Ada Perlakuan Khusus
Djamari menegaskan bahwa Presiden Prabowo menempatkan kepentingan rakyat dan integritas pemerintahan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Karena itu, menurutnya, tidak ada ruang bagi pejabat negara untuk menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara.
“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapa pun mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh pejabat negara agar menjaga amanah jabatan serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Waspadai Ancaman di Ruang Digital
Selain menyoroti isu pemberantasan korupsi, Djamari juga mengingatkan ancaman disinformasi dan ujaran kebencian yang berkembang di ruang digital.
Menurutnya, ruang siber kini telah menjadi arena strategis yang harus dikelola secara serius oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan. Ini harus kita hadapi bersama,” ujarnya.
Djamari meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda aktif hadir di ruang digital guna menangkal berbagai informasi menyesatkan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Forkopimda Diminta Perkuat Sinergi
Dalam arahannya, Menko Polkam juga menekankan pentingnya sinergi antar unsur Forkopimda untuk mencegah konflik sosial dan menjaga kondusivitas daerah.
Ia mengingatkan seluruh pejabat publik untuk menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Kepala daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat,” katanya.
Tito: Stabilitas Kunci Pembangunan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian mengatakan kawasan Jawa-Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
Menurut Tito, stabilitas politik dan keamanan menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Forkopimda yang kompak akan mampu mendeteksi dan mencegah potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah praktik-praktik korupsi di daerah,” ujarnya.
Tito juga mendorong pemerintah daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial guna menjaga harmoni dan kondusivitas wilayah.
Bonus Demografi Harus Dikelola
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa wilayah Jawa-Bali saat ini dihuni sekitar 162,87 juta penduduk atau sekitar 57,22 persen dari total populasi Indonesia.
Menurut Amalia, besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola melalui kebijakan berbasis data yang akurat.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu data yang akurat sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” kata Amalia.
Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta unsur Forkopimda se-Regional Jawa-Bali.
