HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi tekanan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia. Presiden RI Prabowo Subianto sudah memanggil sejumlah tokoh ekonomi senior ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas strategi stabilitas ekonomi nasional.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (22/05) itu dihadiri sejumlah mantan pejabat ekonomi dan eks Gubernur Bank Indonesia yang pernah terlibat langsung dalam penanganan krisis ekonomi sebelumnya, termasuk saat gejolak finansial global 2008.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengalaman para tokoh senior tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi sekaligus referensi menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.
“Mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” kata Airlangga dalam laman resmi Kemenko Perekonomian, dikutip pada Minggu, (24/5/2026).
Menurut Airlangga, diskusi tersebut membahas berbagai pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak dunia, tekanan inflasi, hingga gejolak nilai tukar yang pernah terjadi pada masa lalu. Pemerintah menilai kondisi global saat ini tetap perlu diwaspadai meski fundamental ekonomi Indonesia disebut lebih kuat dibanding periode krisis sebelumnya.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan, depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen. Jadi, jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ujar Airlangga.
Selain membahas stabilitas ekonomi makro, Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait untuk terus memperkuat pengawasan sektor keuangan. Lalu, arahan Prabowo juga agar jajaran kabinet bisa menjaga prinsip kehati-hatian perbankan nasional.
Pemerintah menilai penguatan modal perbankan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketahanan sistem keuangan di tengah dinamika global.
Pun, Pemerintah juga membahas implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat kontrol devisa nasional sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor terhadap perekonomian domestik.
“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” ujar Airlangga.
Pemerintah menyebut dunia usaha memberikan respons positif terhadap kebijakan baru tersebut dan siap berkolaborasi dalam implementasinya. Kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor itu dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dengan masa evaluasi awal selama tiga bulan.
Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan terintegrasi. Sistem pengawasan itu melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Danantara, hingga sistem monitoring otomatis.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional agar tetap stabil dan adaptif menghadapi tekanan global yang masih terus berkembang.
Di momen pertemuan itu, hadir mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.
